Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti terkait program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut ada praktik KKN terjadi dalam program ini.
Mulanya, Andreas mengapresiasi program KIPK ini karena sangat membantu mahasiswa terutama dari kelompok tidak mampu. Namun, ia menyoroti masalah transparansi penerapan program ini.
BaCa: Ganjar Deklarasikan Diri Jadi Oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran
"KIP kuliah, berkaitan KIP terima kasih karena sangat positif. Yang saya tangkap dari dapil kami, juga seluruh masyarakat Indonesia dan orang tua memberikan respons baik," kata Andreas saat Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim, soal UKT Mahal di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5.)
"Soal transparansi, ada KIP reguler, ada KIP aspirasi," tambah dia.
Andreas menyoroti mahasiswa penerima KIP aspirasi. Menurutnya, praktik KKN terjadi dalam masalah ini. Ia menerima informasi ada mahasiswa mendapat KIP aspirasi tetapi rekomendasi diberikan oleh badan yang tidak ada hubungannya dengan Kemendikbudristek.
"Ada badan lain yang sampaikan ini karena saya tahu di dapil saya ada informasi badan tertentu, tidak ada hubungan dengan pendidikan tapi menyebar juga KIP kuliah ini," ucap dia.
BaCa: Ganjar Pranowo Bahas Mudik hingga MK Ketika Temui Megawati
"Indikasi kuat KKN juga terjadi di sini sehingga perlu menjadi perhatian kita untuk merevisi aturan main terkait bantuan yang sangat penting untuk mahasiswa ini (KIP)," tambah dia.
Andreas meminta agar Kemendikbudristek merespons masalah ini. Ia juga mengkritik ada kampus yang tidak mau terbuka mengenai program KIP.
"Yang penting transparansi sehingga mahasiswa tahu ketika dia masuk, ada peluang dapat KIP kuliah ini, karena ini tidak semua perguruan tinggi tidak menyampaikan ini pada mahasiswa dan ortu dan terjadi," kata dia.
