Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan kekhawatirannya atas polemik tarif Rp 3,7 juta di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo hanya akan membuat persoalan baru.
Baca: Megawati Beri Prananda Posisi Baru, Suksesi Tanpa Gaduh
Diketahui, Komisi X DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Rabu (23/11/2022). Salah satu poin yang diingatkan oleh DPR adalah soal tarif biaya konservasi Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo.
Andreas mengungkapkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang meminta mengkaji ulang Peraturan Gubernur Labuan Bajo.
"Muncul isu yang berkaitan dengan Taman Nasional Komodo karena surat dari Menteri LHK yang berkaitan dan isinya jelas poin dari surat tersebut yaitu permintaan untuk mengkaji ulang peraturan gubernur. Dan hal ini ditanggapi oleh Pemda bahwa surat ini bukan hal untuk membatalkan atau mengkaji ulang apa yang sudah dibuat dalam peraturan. Dan ini pasti akan menimbulkan persoalan di sana dan ada kaitannya dengan kepariwisataan," kata Andreas.
Ia menambahkan apa yang terjadi di Labuan Bajo sekarang bisa mengganggu pariwisata RI yang sedang berusaha bangkit pasca pandemi.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan arahan dari Presiden RI. Presiden juga meminta untuk mengkaji ulang kembali permasalahan di Labuan Bajo.
"Kami sudah mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden, bahwa momentum kebangkitan pariwisata kita ini terutama narasi kepada dunia luar bagaimana pariwisata kita berkualitas dan berkelanjutan. Dan arahan langsung dari beliau juga untuk mengkaji, menunda agar kita tegas memberikan pesan. Karena di Labuan Bajo dari para industri ini ada kekhawatiran karena banyak yang memberikan informasi penundaan kunjungan pariwisata mancanegara dan menunggu hasil kebijakan kita," kata Sandiaga.
Baca: Bertemu Puan, PM Kamboja Kenang Bung Karno & Krisis Myanmar
Sandiaga juga menambahkan bahwa mereka akan segera mensosialisasikan dan duduk bersama pihak terkait dalam waktu dekat.
"Kami nanti akan sosialisasikan, kita akan duduk bersama-sama dengan Pemprov, Pemda dan stakeholder yang terkait dalam waktu dekat. Tapi arahan dari Bapak Presiden yang disampaikan dan kami sedang berkoordinasi dengan bapak Menseskab untuk menuntaskan keputusan ini hingga bisa ditindaklanjuti," tutupnya.
