Ruteng, Gesuri.id - Anggota DPR RI dari Komisi X Andreas Hugo Pareira turut merespons soal dinamika pendidikan di Manggarai, NTT, yang berkaitan dengan sekolah yang tidak menerima biaya operasional sekolah (BOS) tahun ini.
Baca: Berbeda dengan Mahfud MD, Henry Yoso Sebut KPK Berwenang Tetapkan Tersangka TNI Aktif
Ketika ditemui wartawan usai membuka sosialisasi kurikulum merdeka di Hotel Revayah Ruteng, Senin (24/7/2023) malam, anggota Komisi X DPR RI, ini mengatakan, apa yang terjadi itu adalah satu dari sekian banyak problem pendidikan di Indonesia.
“Kalau kita turun ke lapangan begini, banyak sekali soal yang ditemukan. Kok, bisa sekolah tidak dapat BOS?,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Kalau seperti ini, siapa yang mau disalahkan. Mengapa terjadi baru sekarang dan tahun-tahun lalu, semua jalan bagus.
Dikatakan, dalam kejadian itu keinginannya adalah tidak ada yang menjadi korban. Karena itu, jalan tengah harus didapat untuk menyelesaikan persoalan pada sekolah-sekolah itu.
Menurutnya, dari aspek jumlah jumlah di Manggarai tidak seberapa. Di Kabupaten Sikka, ada 24 sekolah yang seperti itu. Tetapi telah diupayakan secara serius untuk menyelesaikannya.
Solusi, tidak ada yang lain, selain para pihak dengan Pemkab harus segera duduk bersama untuk membicarakan dan menyelesaikannya. Ingat di sekolah itu ada guru, guru komite, siswa, dan kegiatan operasionalnya.
Sedangkan Bupati Hery Nabit mengatakan, memang soal pada bidang pendidikan banyak dan kompleks. Di antara yang masih menjadi soal adalah tentang sekolah yang tidak mendapat dana BOS tahun ini.
“Kita sudah telusuri dan tahu akar masalahnya. Karena itu, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa,” katanya.
Baca: KPK OTT Militer Aktif, TB Hasanuddin: Serahkan Langsung ke POM TNI
Menurutnya, poinnya sekarang ini adalah semua harus duduk dan bicara bersama untuk mengatasi soal konkret di lapangan, terutama berkaitan dengan nasib para guru komite.
Pemerintah sudah pasti ikut memikirkan dan menyediakan opsi-opsi untuk mengatasi masalah konkret minimal untuk tahun ini. Tetapi, hal itu baru bisa dikonkretkan bila sudah ada pertemuan bersama dengan pemilik sekolah dan pengelolanya.
