Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan perlunya sosialisasi dan komunikasi yang jelas dari Kemendikbud kepada pemerintah daerah soal pendanaan formasi Guru PPPK baru, yang akan dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum APBN.
Baca: Ibunda Wafat, Sekjen Hasto Mohon Doa & Dimaafkan Kesalahan
Pasalnya, lanjutnya, para kepala daerah masih ragu soal jaminan gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat untuk guru PPPK, sehingga membuat kuota satu juta guru PPPK belum terpenuhi hingga saat ini.
Menurutnya, para kepala daerah belum sepenuhnya percaya pada janji Nadiem Makarim yang sudah menegaskan gaji PPPK ditanggung di APBN.
Para kepala daerah, ujar Andreas, memilih menunggu Mendagri membahas dan memberi instruksi soal gaji dan tunjangan PPPK.
"Mendagri itu atasan langsung kepala daerah. Mereka hanya patuh dan percaya pernyataan Mendagri. Kalau Mendikbud enggak," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut, dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud, Rabu (10/3). .
Selebihnya, Andreas juga menyampaikan perlu ada perhatian khusus dari pemerintah terkait kelancaran proses perekrutan PPPK di daerah-daerah yang berada pada transisi kepempinan pasca pilkada 2020.
Baca: BAMUSI Berduka Atas Wafatnya Ibunda Sekjen Hasto
Secara khusus, Andreas juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk membuka 1 juta formasi PPPK bagi guru honorer dengan total 513.393 formasi yang telah diajukan oleh pemerintah daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Andreas mengingat jumlah perekrutan guru dengan lebih dari 513 ribu formasi merupakan formasi terbesar yang pernah dibuka pemerintah selama beberapa tahun terakhir.
