Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang Andri Septiawan Permana menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang harus lebih jeli dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai Kota Jasa, lanjut Andri, Pemkot Tangerang dianggap lalai dalam mengambil kebijakan guna mendongkrak PAD.
“Kalau cuma mengandalkan PBB dan BPHTB jadi komponen pendapatan, ya pasti akan terganggu, dalam hal realisasi kalau menurut saya. Karena ada sumber PAD lain yang belum termaksimalkan,” kata Andri, Jumat (5/7/2024).
Andri menjabarkan, pendapatan dari sektor boga jasa justru belum maksimal terakomodir oleh Pemkot Tangerang. “Pendapatan potongan pajak dari restoran dsb, itu kan sebetulnya lumayan yah,” paparnya.
Kalau Pemerintah serius melakukan inventarisir, tempat-tempat kuliner yang bisa jadi sumber-sumber pendapatan. Menurut saya, (Pemkot Tangerang) lalai,” tambahnya.
Selain itu, Andri juga menanggapi soal wacana rasionalisasi APBD Perubahan sebesar Rp120 miliar. “(Rasionalisasi) tidak dilakukan di pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Pihaknya juga menyinggung soal efektivitas anggaran, untuk biaya operasional para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tangerang.
“Tinggal bicara efektivitas. Dari uang yang kita keluarkan untuk membayar aparatur ini, apakah terus efektif berdasarkan kualitas pelayanannya,” ujar Andri.
Jadi kalau saya lebih melihat ke sana. Jadi, Iya apakah uang yang itu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.
Sebelumnya, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Fahmi Wibawa menyebut, selain pendapatan yang tidak mencapai target, rasionalisasi Pemerintah Daerah (Pemda) juga karena tingginya biaya operasional Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kan ASN banyak kegiatan tuh. Misalnya untuk perjalanan dinas untuk pelatihan dan segala macam jadi operasional belanja ASN, operasional belanja Pemda itu terlalu besar sehingga dia juga mengambil porsi besar dari APBD,” kata Fahmi.
