Jakarta, Gesuri.id - Sebanyak 33 ruas jalan kabupaten di Bangkalan akan diperbaiki. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 42 miliar.
Dana jumbo itu melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan.
Namun, dari puluhan paket proyek peningkatan infrastruktur jalan kabupaten itu, hanya sebagian yang sudah dikerjakan. Sebab, masih ada tahap pemilihan rekanan melalui e-purchasing.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Bangkalan Guntur Setiyadi menyampaikan, puluhan paket proyek peningkatan ruas jalan kabupaten itu tersebar di 18 kecamatan di Kota Salak.
Pihaknya optimistis puluhan paket proyek itu bisa terlaksana seratus persen tahun ini.
”Kalau (sumber anggarannya dari) DAU, proses pekerjaannya cepat. Berbeda dengan dana BK (bantuan keuangan) yang masih berproses,” ujarnya, baru-baru ini.
Pihaknya mengeklaim, sudah ada lima proyek peningkatan infrastruktur jalan kabupaten yang tuntas dikerjakan saat ini.
Bahkan, beberapa lainnya sudah tahap pengerjaan yang progres pelaksanaannya memasuki 30 persen
”Seperti ruas Jalan Nyorondung–Ketetang itu sudah selesai, dan banyak yang sudah selesai,” ungkapnya.
Guntur mengakui masih ada beberapa paket kegiatan lainnya yang belum dikerjakan. Sebab, masih dalam proses penunjukan pihak ketiga.
”Target kami, sebelum November sudah selesai,” sambungnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Bangkalan Fatkurrahman menilai pengerjaan proyek infrastruktur jalan molor.
Seharusnya proyek itu sudah dilaksanakan sejak triwulan pertama. Sehingga, kegiatan yang dilaksanakan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi kinerja dinas terkait.
”Kami akan panggil untuk dievaluasi. Karena pada dasarnya, lebih cepat lebih baik, biar kualitasnya bagus saat diperbaiki. Jadi ketika ada kerusakan, bisa segera diperbaiki,” imbuhnya.
Tujuannya, untuk memastikan pengerjaan sesuai dengan rencana anggaran belanja.
”Konsultan pengawas harus mengawasi selama proses pengerjaan. Jangan hanya datang saat mau dimulai dan pembangunan sudah mau selesai,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, 40 paket proyek infrastruktur jalan tahun anggaran 2023 yang melekat di Dinas PUPR Bangkalan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dana yang harus dikembalikan mencapai ratusan juta.
”Kami meminta hal tersebut tidak boleh terulang kembali. Kontrol dari dinas terkait harus maksimal dan fungsi pengawasan dari konsultan yang ada di lapangan juga harus maksimal,” katanya.
