Jakarta, Gesuri.id - Anggaran Toilet yang mencapai miliaran rupiah, membuat DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi, memenuhi janjinya untuk mengawal adanya dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dengan melakukan aksi demo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/4).
Baca: Rahmad Ingatkan Pemerintah Jangan Kendor Kendalikan Covid
Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Yogi Trinanda mengatakan, KPK harus melakukan aksi terjun bebas ke Kabupaten Bekasi, untuk menyelidiki persoalan pembangunan toilet SD dan SMP yang tersebar, di sebanyak 488 titik yang menelan anggaran sekitar Rp198 juta per-unit.
"Kami datang ke gedung KPK, untuk meminta KPK melakukan penyidikan terkait anggaran toilet yang cukup Fantastik harganya, karena kami menduga terkait persoalan toilet mengandung unsur KKN," kata Yogi kepada wartawan.
Selain melakukan aksi damai, DPC GMNI Kabupaten Bekasi juga menyerahkan beberapa dokumen kepada KPK, untuk menjadi dasar Penyelidikan dan Penyidikan KPK di wilayah Kabupaten Bekasi, terkait anggaran Toilet Sultan.
"Kita berharap, hasil investigasi yang di lakukan GMNI bisa di proses lebih cepat, apakah ada unsur KKN atau tidak oleh KPK," jelas dia.
"Kita dalam sepekan kedepan, tinggal menunggu balasan kabar dari KPK, yang nanti akan di informasikan dari KPK ke DPC GMNI Kabupaten Bekasi," tambah dia.
Baca: Bobby Pantau Langsung Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1442 H
Ditambahkan Yogi, tuntutan yang disampaikan oleh DPC GMNI kabupaten Bekasi terdapat tiga point satu di antaranya, mendukung KPK mengusut tuntas dugaan Anggaran Toilet yang mencapai Milliaran Rupiah.
"Kami juga mendukung KPK mengusut tuntas dugaan aliran dana ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, untuk meloloskan Anggaran Toilet," tambahnya.
"Dan yang terakhir, mendukung KPK memeriksa Bupati Bekasi dan pejabat Dinas, terkait Anggaran Toilet yang di duga melakukan Korupsi," tandasnya.
