Makassar, Gesuri.id – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) Provinsi Sulawesi-Selatan untuk mendalami pengelolaan BUMN ini dalam beberapa tahun terakhir serta rencana pengembangan industrinya dalam dekade mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI mendengarkan paparan dari Direktur Utama PT KIMA dan jajarannya tentang berbagai aspek pengelolaan serta tantangan yang dihadapi perusahaan.
Salah satu hal yang disoroti dalam kunjungan ini adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar yang dinilai belum maksimal. Hal itu disampaikan Novita Hardini anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dalam keterangannya di Makassar, Rabu (13/11).
"PT KIMA sebagai BUMN memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat sekitarnya. Sebagai aset negara dengan investasi besar dari dana reksa serta kontribusi pajak kepada pemerintah provinsi dan kota, PT KIMA seharusnya mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan," ujarnya.
Novita Hardini juga menyoroti rendahnya dividen yang dihasilkan oleh PT KIMA mengingat aset besar yang dikelola. Ia meminta agar PT KIMA lebih inovatif dalam mengembangkan potensi bisnisnya guna meningkatkan kontribusinya kepada negara dan daerah sekitar.
"Kami mendorong PT KIMA untuk lebih mampu memberdayakan masyarakat sekitar, agar sirkular ekonomi dapat bergerak lebih kuat hingga ke tingkat akar rumput, khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki peran ganda dalam keluarga," tambahnya.
Melalui pemberdayaan masyarakat ini, Novita Hardini berharap agar dampak ekonomi dari PT KIMA tidak hanya berfokus pada pajak atau CSR semata, tetapi juga menyentuh aspek pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di daerah.
"Dengan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk PKK, PT KIMA dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat yang nantinya akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar." Tegas legislator perempuan satu-satunya dari dapil Jatim 7 itu.
