Jakarta, Gesuri.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok disamakan dengan Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan? Mana mungkin, sebab Ahok dinilai selalu patuh dan mengikuti kebijakan pusat, sedangkan Anies sebaliknya. Terutama soal kasus reklamasi di pantai utara Jakarta.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut kebijakan Ahok terkait reklamasi sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Baca: Gembong: Anies Harus Serius Soal Swastanisasi Air
"Kalau Ahok sejak awal dia mengikuti apa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena izin itu daripada pemerintah pusat, maka Ahok sebagai gubernur punya kewajiban untuk mengatur. Tanah hasil reklamasi diaturlah oleh Ahok. Maka dibuat dua raperda itu. Ada dua raperda yang disiapkan oleh Ahok untuk mengatur 17 pulau (reklamasi) itu," kata Gembong dilansir detik.com, Selasa (25/6).
Adapun Anies, sebut Gembong, memutuskan menghentikan proyek reklamasi. Gembong menyebut penghentian proyek reklamasi sesuai dengan janji kampanye Anies.
"Ya bedalah. Dalam konteks reklamasinya, kan sebetulnya Pak Anies sejak awal beliau selalu mengatakan bahwa dia setop reklamasi, dia tidak setuju dengan reklamasi. Urutannya kan seperti itu," jelasnya.
Gembong justru menilai Anies telah menyesatkan warga Ibu Kota. Dia menyinggung soal diksi antara pantai dan pulau hasil reklamasi.
Baca: IMB di Pulau Reklamasi, Gembong: Anies Salahi Prosedur
"Kata-katanya (Anies) yang menyesatkan. Lihat itu tadi, soal pulau dengan pantai. Kalau kita orang bodoh tanya, 'Pantai kan menyatu dengan daratan?' Kita ini orang bodohlah, bukan akademisi, kita ini orang bodoh kalau namanya pantai itu menyatu dengan darat," sebut Gembong.
Soal Ahok yang disamakan dengan Anies muncul saat sekelompok orang menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksi terkait reklamasi itu, pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertulisan 'Anies = Ahok'. Anies juga disebut melakukan politik pencitraan.
