Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan transparan dan terbuka mengumumkan ke publik data penerima, skema dan besaran bantuan sosial kepada warga DKI yang terdampak virus corona (Covid-19) selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Baca: Jangan Ada Oportunis di Tengah Perjuangan Melawan Corona
Pasalnya, lanjutnya, transparansi ini penting agar pemberian bansos tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecurigaan di publik bahwa bansos tersebut dimanipulasi.
“Kita sudah sejak awal minta agar data penerima bansos ini dibuka transparan karena ada 1,1 juta penduduk DKI yang awalnya menjadi tanggung jawab DKI dan 2,6 juta penduduk yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujarnya, Minggu (12/4).
Namun, kata Gilbert, sekarang bansos berupa paket sembako tersebut justru diberikan kepada 1,2 juta keluarga yang tidak dijelaskan secara detail kaitannya dengan 3,7 juta penduduk miskin dan rentan miskin yang pernah disebutkan Anies sebelumnya. Selain itu, menurut dia, penjelasan soal sumber data penerima bansos juga tidak tuntas.
“Besaran bansos dan mekanisme pemberian juga tidak dijelaskan dengan baik. Apakah paket sembako senilai Rp 149,500 tersebut diberikan untuk satu minggu atau satu bulan? Lalu setiap keluarga miskin atau rentan miskin seharusnya mendapat bansos berapa per bulan? Kita juga tidak pernah mendapatkan informasi seperti itu,” tandas dia.
Menurut Gilbert, seharusnya Pemprov DKI memiliki data terlebih dahulu, baru melakukan distribusi bansos. Hal ini, kata dia, sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Pasal 21 ayat (3) tersebut menyatakan penerima bansos dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk selama PSBB ditetapkan dalam keputusan gubernur.
“Saat ini pembagian bansos sudah berlangsung tanpa skala prioritas dan tanpa SK Gubernur atau keputusan gubernur untuk daftar penerima. Pemberian ini malah sehari lebih awal (Kamis sore) dari berlakunya PSBB pada Jumat 10 April,” ungkap dia.
Gilbert pun berharap Anies tidak malu-malu belajar dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memprioritaskan masyarakat paling terdampak dari Covid-19 dalam memberikan bansos. Jumlahnya, kata dia, sekitar 10-20% dari masyarakat dengan strata ekonomi paling bawah di Jawa Tengah.
“Data ini dapat diperoleh dari desil 10 atau desil 20 bila punya data kependudukan yang baik. Hal ini yang dilakukan oleh Ganjar di Jawa Tengah, sehingga ada prioritas kepada mereka yang paling membutuhkan. Itu terjadi karena datanya jelas. Mengingat DKI paling gencar meminta PSBB, maka seharusnya data (penerima bansos) ini sudah siap sewaktu gencarnya mengajukan permintaan tersebut,” tegas dia.
Lebih lanjut, Gilbert meminta Anies segera mengumumkan keputusan gubernur soal penerima data bansos ini sehingga melalui keputusan gubernur tersebut bisa segera dijelaskan secara detail mengenai data penerima, besaran dan mekanisme distribusi bansos ini. Dia juga mengimbau warga DKI Jakarta untuk mengawasi distribusi bansos ini agar tidak terjadi penyelewengan.
“Selain itu, DPRD, BPK dan KPK juga perlu terlibat untuk mengawasi kondisi ini bansos ini agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat DKI yang membutuhkan di tengah wabah Covid-19 ini,” pungkas Gilbert.
Senada dengan itu, Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari atau biasa disapa Milli mengakui bahwa DPRD DKI sebenarnya sudah berkordinasi dan mempertanyakan data penerima bansos ini kepada Pemprov DKI pada awal pekan lalu. Namun, data yang diberikan pihak Pemprov tidak detail soal jumlah penerima bansos dan bahkan tidak ada informasi yang rinci terkait skema pemberian bansos tersebut.
“Kita bahkan setiap hari konfirmasi ke pihak Pemprov, tetapi responnya sangat lambat. Menurut saya juga, dalam penanganan Covid-19, Pemprov DKI tidak pernah melibatkan DPRD sama sekali,” tutur Milli.
Baca: Ansy Ingatkan Bantuan Sosial Bagi Rakyat Terdampak Covid-19
Menurut Milli, penting bagi Pemprov DKI untuk memiliki kebijakan berbasis pada data yang solid sehingga, bentuk intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna. Apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini, praktis hampir seluruh biaya hidup warga akan sangat bergantung pada bantuan yang diberikan. Berbeda dengan periode sebelumnya, di mana peran bantuan lebih bersifat komplementer karena warga masih mampu bekerja seperti biasa.
“Pandemik covid-19 ini menjadi introspeksi kita bersama tentang pentingnya peran data dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, waktu dan tepat guna di tengah situasi yang sulit. Ke depan, selain pendataan Pemprov harus lebih rapi lagi, warga juga tidak boleh malas-malasan ketika didata. Banyak pelajaran yang kita petik dari musibah ini,” ujar Milli.
Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan hari keempat Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos dalam bentuk paket sembako dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk selama PSBB. Pada hari keempat pelaksanaan, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bantuan di 7 Kelurahan, yaitu Kalibaru, Kebon Melati, Rawamangun, Kebon Kacang, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur dan Gelora.
“Dari 7 kelurahan terdapat 101 RW yang kita disstribusikan sembako. Total paket bantuan sosial yang didistribusikan pada hari keempat yaitu 29.831 paket,” ujar Catur Laswanto Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta dalam keterangannya, Minggu (12/4).
Dengan demikian, hingga saat ini, distribusi sembako sudah dilakukan di 13 kelurahan dengan total paket sembako sebanyak 90.615 paket sembako untuk 90.615 keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Selain 7 kelurahan yang disebutkan, kelurahan lain yang sudah mendapatkan paket sembako adalah Penjaringan, Jatinegara, Cililitan, Cilincing, Rorotan, dan Pegangsaan Dua.
Bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok (beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus), masker kain 2 pcs, dan sabun mandi 2 batang. Paket disiapkan oleh Perumda Pasar Jaya dengan pengemasan yang rapat untuk menjaga agar barang tetap higienis.
“Bantuan sosial yang didistribusikan tersebut langsung diantar ke rumah warga. Sehingga, tidak ada warga yang berkumpul untuk mengambil bantuan, agar meminimalisir potensi penularan Covid-19. Program ini berlangsung dua pekan selama masa PSBB diberlakukan,” ungkap Catur.
Pemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa distribusi paket sembako ini akan dilakukan setiap hari, dari 9 April sampai 23 April 2020. Distribusinya dalam dua tahap, yakni tahap pertama pada 9 April hingga 18 April untuk 1,2 juta KK yang sudah terdata dan tahap kedua pada 19 April hingga 23 April 2020 untuk KK yang belum terdaftar pada golongan penerima pertama.
