Ikuti Kami

Anies Ketakutan? Ada Pejabat Pemprov Minta Stop Interpelasi

"Jalan terus. Karena begini, saya pun dilobi oleh pejabat terasnya Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan itu".

Anies Ketakutan? Ada Pejabat Pemprov Minta Stop Interpelasi
Ilustrasi. Gubernur Anies Baswedan (kiri) dan Gembong Warsono.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengungkapkan ada pejabat teras Pemprov DKI yang meminta agar interpelasi dihentikan. 

"Jalan terus. Karena begini, saya pun dilobi oleh pejabat terasnya Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan itu," ujar Gembong, Jumat (27/8).

Baca: Soal Nyinyiran Herzakiy, Wanto: Demokrasi SBY Terbukti Rusak

Identitas pejabat teras Pemprov yang dimaksud Gembong pun akan dibuka di waktu yang tepat.

Adanya lobi tersebut menurut Gembong, Pemprov DKI saat ini tengah dalam kondisi panik lantaran usulan interpelasi terus bergulir. Padahal, imbuhnya, proses interpelasi merupakan hal lumrah dilakukan di suatu pemerintahan.

Secara satir, Gembong mengutarakan, jika rencana Formula E dilakukan secara transparan, menjawab interpelasi bukan satu hal menakutkan bagi Gubernur Anies.

"Kalau enggak ada apa-apa ngapain (khawatir)? Orang cuma bertanya doang. Saya tanya sampean jawab selesai, kan begitu saja," ujarnya.

Hingga Kamis (26/8), sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan untuk menggunakan hak mereka menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Usulan itu kemudian disampaikan ke Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Pras mengatakan, langkah ini merupakan cara legislatif untuk mempertanyakan nasib rencana Formula E yang digagas Anies.

Politikus PDI Perjuangan itu merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aturan-aturan suatu kegiatan yang perlu dibayarkan dengan tahun jamak. Jika kemampuan DKI tidak dapat melaksanakan hal itu hanya akan menjadi beban bagi Gubernur DKI selanjutnya.

"Jabatan beliau sebelum 5 tahun tidak boleh membuat perencanaan seperti ini. Bukan apa-apa, dampaknya kalau gubernurya masih belau alhamdulillah masih diteruskan, tapi kalau enggak kan jadi beban gubernur berikutnya," ujar Pras di Balai Kota, Kamis (26/8).

Ia menuturkan, rencana menggelar ajang balap mobil bertenaga listrik ini harus diantisipasi sebab pandemi Covid tidak dapat dipastikan selesai tahun depan.

Baca: Sikap Terbaru PDI Perjuangan-Gerindra Soal Amandemen UUD'45

Dikhawatirkan, jika Anies bersikeras menggelar Formula E, akan memicu lonjakan penularan virus kembali di Jakarta.

"Apalagi, kalau kerumunan masa ini kalau Formula E terjadi itu akan menjadikan Jakarta, takutnya pandemi ini akan naik lagi," lugasnya.

Sementara itu, 33 anggota pengusul interpelasi berasal dari Fraksi PDIP dan PSI. Fraksi PDIP terdiri dari 25 orang, dan PSI terdiri dari 8 orang.

Quote