Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak usah merasa harus bersaing dengan Presiden Jokowi.
Anies, lanjutnya, diminta mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap penanganan virus corona atau Covid-19 di ibu kota.
Baca: Senin Depan, RS Darurat Corona di Pulau Galang Siap Dipakai
"Dalam suasana seperti ini sebaiknya kerja sama dengan pusat, jangan kompetisi," ujar Gilber dilansir Tagar, Selasa (31/3).
Senada dengan Gilbert, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga menganggap Anies tidak selaras dengan pemerintah pusat dalam penanganan corona.
Ia pun menilai sikap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terkesan ambisius dan seolah sedang berkompetisi dengan Jokowi.
"Sangat disayangkan kondisi seperti ini masih mementingkan ambisinya. Saya sarankan Pak Gubernur konsen memerangi virus Covid-19 ini," ucap Ida dilansir Tagar, Selasa.
Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan data yang diperoleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta saat Anies mengumumkan 283 orang dimakamkan sesuai ketentuan pemulasaran jenazah positif Covid-19.
Menurut Gembong, semua sumber data terkait virus corona harus berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kalau Pak Anies merilis data orang meninggal di DKI sebesar 283 orang itu sumbernya dari Dinas Kehutanan, pertamanan dan pemakaman, apa setiap orang meninggal pasti corona?" kata Gembong kepada Tagar.
Dia pun meminta Anies bertanggung jawab atas informasi yang diumumkannya, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Data orang meninggal dari BNPB sebanyak 71 orang. Anies jangan bikin panik masyarakat, data harus akurat," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan data baru soal penanganan virus corona di Jakarta, yakni jumlah orang yang meninggal tapi belum sempat dites corona.
Baca: Permintaan Anies Otomatis Ditolak Pemerintah Pusat
Anies mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI memantau data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, sebagai dinas yang mengurusi pemakaman.
"Sejak tanggal 6 Maret itu mulai ada kejadian pertama sampai dengan kemarin tanggal 29 Maret itu ada 283 kasus, artinya ini adalah mungkin mereka yang belum sempat dites dan itu tidak bisa disebut sebagai positif atau sudah dites tapi belum ada hasilnya," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/3).
