Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu mengkritik kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) total.
Masinton mengatakan, penerapan PSBB kembali secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta akan menghilangkan roh Jakarta sebagai kota metropolitan.
"Sebaliknya, Jakarta akan menjadi kota Zombi, kota metropolitan tanpa roh metropolis," kata Masinton Pasaribu melalui keterangan resminya di Jakarta yang dikutip dari kompas.tv, pada Sabtu (12/9).
Baca: Gus Nabil Sindir Anies yang Terapkan PSBB Total
Masinton menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19.
"Penerapan PSBB fase keempat ini adalah kegagalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penanggulangan dan pencegahan efektif penyebaran virus Covid19 pada masa PSBB transisi," kata Masinton.
Pada masa PSBB transisi itulah, kata Masinton, seharusnya Pemprov DKI pada Juni hingga Agustus proaktif melakukan aksi nyata dengan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro ( PSBM).
"Penerapan PSBM ini bisa dilakukan di wilayah pemukiman warga maupun pasar yang ditemukan klaster penyebaran virus covid-19," ujarnya.
Lebih lanjut, Masinton menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat meniru langkah Provinsi Jawa Barat yang dapat menekan penularan dan penyebaran covid-19.
Caranya, sejak bulan Juni 2020 menerapkan PSBM dengan memberdayakan seluruh aparatur pemerintahan hingga di tingkat-tingkat desa.
Bahkan, juga melibatkan ibu-ibu PKK membangun dapur umum untuk menyuplai makanan ke rumah-rumah warga di desa-desa yang diberlakukan PSBM.
"Karena itu, yang dibutuhkan warga Jakarta saat inj adalah penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM, bukan PSBB secara total," ujar Masinton Pasaribu.
Baca: Diduga Ada Motif Politik, Banteng DKI: Batalkan PSBB Total!
Masinton menuturkan, dirinya banyak mendapat aspirasi dari warga Jakarta yang mempertanyakan juga menyampaikan keberatan dan kekecewaan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kebijakan sepihak PSBB 14 September 2020.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB di Jakarta untuk keempat kalinya sangat meresahkan warga Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini hidup dari sektor informal dan berpenghasilan pas-pasan.
"Bahkan para pelaku UMKM yang sedang berbenah dalam masa PSBB transisi ini merasa terhempas kembali dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kembali PSBB fase keempat ini," ujarnya.
