Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR-RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) memutuskan membatalkan penyerahan bantuan dua unit motor roda tiga untuk dua kelompok tani di Kabupaten Belu yang akan dilaksanakan Kamis (3/2).
Ansy mengungkapkan, keputusan pembatalan itu dilakukan setelah dirinya mendapat informasi dari warga dan kemudian menelpon langsung kelompok calon penerima motor roda tiga.
Dia pun mendapat pengakuan adanya pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan dirinya.
"Untuk mendapatkan bantuan motor roda tiga, oknum tersebut memungut biaya Rp. 5 juta kepada kelompok penerima," ujar Ansy.
Baca: Ansy Lema Pertanyakan Kebijakan Penangkapan Terukur KKP
"Ketua kelompok tani penerima mengaku telah memberikan uang sebesar Rp. 5 juta kepada oknum tersebut," tambah Politisi PDI Perjuangan itu.
Sayangnya, sambung Ansy, ketua kelompok tani menyatakan tidak memiliki bukti penyerahan uang kepada oknum tersebut.
"Ini kali ke sekian, saya mendapatan pengakuan dari penerima bantuan bahwa adanya pungutan liar oleh oknum nakal yang terjadi di Kabupaten Belu," ungkap Ansy.
Setelah mendengar langsung fakta pungutan liar tersebut, Ansy menelepon langsung Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Dr. Ir. Prihasto Setyanto untuk membatalkan penyerahan bantuan tersebut bagi dua kelompok penerima, sekaligus akan mengalihkan pemberian bantuan tersebut kepada kelompok lain.
"Keputusan ini saya ambil untuk menghapus kesan seolah saya mengetahui atau menyetujui bahwa untuk mendapatkan bantuan, rakyat harus menyetor sejumlah uang pada oknum nakal tersebut," ujar Ansy
Ansy menegaskan, bantuan motor roda tiga adalah uang rakyat yang diberikan secara gratis. Sehingga tidak boleh ada pungutan kepada calon kelompok penerima dengan menjual nama dirinya dan nama partai.
"Sekali lagi saya tegaskan, semua bantuan kepada petani, peternak, dan nelayan hasil perjuangan aspirasi saya selama ini bersama mitra-kerja DPR RI Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) TIDAK PERNAH DIPUNGUT BIAYA atau GRATIS," tegas Ansy.
Baca: Ansy 'Sentil' KKP Soal Bantuan Mesin Pakan Ikan
Ansy menyampaikan kepada kelompok tani, kelompok peternak dan kelompok nelayan serta masyarakat, bahwa jika mereka memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu dengan harapan agar mendapatkan bantuan hasil perjuangannya, maka dirinya memastikan akan membatalkan memberikan bantuan kepada kelompok yang bersangkutan.
"Maka, melalui media sosial facebook dan instagram ini saya ingin menegaskan bahwa tindakan oknum tersebut sangat merugikan kredibilitas-integritas saya, juga nama baik partai saya, PDI Perjuangan," tegas Anggota DPR RI dari dapil NTT II itu.
"Pungutan liar oleh oknum nakal adalah kejahatan dan mesti dikenakan sanksi pidana, maka saya berharap kelompok tani yang menjadi korban pemerasan berani bicara terbuka dan memberikan fakta-fakta, serta melaporkannya kepada pihak berwajib," sambungnya.
