Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mengkritisi program bantuan benih hortikultura sebagai bentuk penanggulangan dampak Covid-19.
Hal itu dikatakan Ansy ketika Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah eselon satu Kementerian Pertanian (Kementan), yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan.
Baca: GMNI: RUU Minerba Kukuhkan Oligarki Dalam Pertambangan!
Ansy mengungkapkan, Ditjen Hortikultura memasukkan program bantuan benih hortikultura sebagai bentuk penanggulangan dampak Covid-19 terhadap keberlanjutan usaha produksi dengan anggaran sebesar Rp 36 miliar.
Politikus PDI Perjuangan itu kembali mempertanyakan urgensi program ini karena masyarakat disuruh menanam benih di tengah masa puasa dan hasilnya baru bisa dirasakan beberapa bulan kemudian.
"Apakah program ini tidak melanggar kebijakan Pemerintah terkait Social Distancing dan Physical Distancing? Selain itu, mengapa Pemerintah (Ditjen Hortikultura) tidak memikirkan untuk membeli produk-produk hortikultura para pekebun yang saat ini sedang masa panen, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat atau supplier? Dengan membeli produk hortikultura petani, petani akan mendapatkan uang untuk hidup," ujar Ansy.
Ansy menyarankan agar usulan program ini dikaji kembali sehingga terlihat keberpihakan pemerintah kepada para petani perkebunan.
"Saat ini yang utama adalah mengamankan perut rakyat. 'Stomach can not be delayed'," ujar Ansy.
Sementara itu, Ansy juga mengungkapkan terdapat bantuan transportasi untuk memasarkan produk hortikultura bagi petani perkebunan yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 14 miliar. Sekarang ini yang menjadi kesulitan para petani adalah hasil kebun mereka sepi dari pembeli.
"Saya meminta penjelasan terkait item ini. Jika Ditjen Hortikultura memberi bantuan transportasi untuk para petani perkebunan, lalu ke mana hasil panen mereka akan dijual? Negara dalam hal ini Kementan harus hadir dan mengambil peran untuk membeli produk perkebunan mereka," ujar Ansy.
Baca: Pelaku Tindak Pidana Anggaran Covid-19 Dapat Dihukum Mati
Ansy juga mengkritisi program prioritas bantuan insentif pelayanan reproduksi oleh Ditjen PKH. Ditjen PKH mempunyai program prioritas bantuan insentif pelayanan reproduksi yakni, Inseminasi Buatan (IB) dan Petugas Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dengan anggaran sebesar Rp 162,33 miliar untuk 5.290.386 ekor hewan.
Ansy meragukan keberhasilan program ini karena dapat dipastikan peternak yang akan menerima bantuan ini bukanlah peternak profesional.
"Untuk memelihara dan merawat ternak dibutuhkan keahlian dan keterampilan memadai. Karena itu, saya mengusulkan kepada Ditjen PKH agar progran ini dialokasikan ke program lain yang lebih tepat sasaran," ujar Ansy.
