Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini.
Dalam RDP itu, Ansy mengajak KKP untuk tidak hanya adil dalam proses, tetapi terutama adil berdasarkan kebutuhan-konteks masyarakat.
Baca: Ansy Pertanyakan Bantuan 1000 Sapi Kementan Untuk NTT
Politisi PDI Perjuangan itu pun menjelaskan, sekilas "Fairness" dan "Justice" memiliki terjemahan yang sama dalam bahasa Indonesia, yakni keadilan.
Namun, keduanya memiliki pengertian dan implikasi yang berbeda.
"'Fairness' adalah keadilan dalam proses dan prosedur (keadilan prosedural), sedangkan 'Justice' adalah adil dari segi isi (keadilan substansif)," ujar Ansy.
Ansy melanjutkan, adil dalam prosedur adalah adil untuk semua, atau semua mendapat bagian.
Sedangkan adil dalam substansi adalah adil sesuai kebutuhan, konteks, permintaan, dan urgensi.
Sebagai ilustrasi, sambung Ansy, yang dimaksud keadilan prosedural adalah seluruh peserta dalam ruangan rapat ini mendapat sepotong kue.
Sedangkan yang dimaksud keadilan substansif, bermakna hanya yang belum makan/tidak punya cukup uang di ruangan ini yang mendapatkan kue.
"Artinya, tranparansi dan proporsionalitas bantuan dan program sangat penting untuk menunjukkan profesionalitas dan komitmen anti korupsi," tegas Ansy.
KKP, tegas Ansy, harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang kini membutuhkan bantuan.
Baca: Ansy Desak Kementan Lebih Serius Tangani ASF
Ada empati, keberpihakan pada yang miskin (option for the poor), dan prioritas berdasarkan konteks kebutuhan masyarakat.
"Maka, saya meminta KKP segera merespons aspirasi dari nelayan di pantura Timor dan Rote. Selain daerah perbatasan, kampung nelayan sering menjadi salah satu kantong kemiskinan, maka harus jadi prioritas," ujar Anggota DPR-RI dari Dapil NTT II itu.
"Bukankah Presiden Joko Widodo telah menunjukkan sisi keadilan substansif dengan membangun dari pinggir, membangun perbatasan RI, dan Indonesia Timur?," lanjutnya.
