Bandung, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyoroti keputusan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam menyeleksi pihak ketiga untuk menjalin kerja sama agrowisata.
Dirinya menilai pengelolaan agrowisata, terutama di Kabupaten Bandung, jauh dari semangat konservasi alam sekaligus pemberdayaan komunitas.
Baca: Gandeng KKP, Ansy Gelar Pelatihan Pengolahan Produk Ikan
“Pariwisata (agrowisata) ini yang jauh dari semangat kearifan lokal, menjauh dari semangat konservasi, menjauh dari semangat pemberdayaan komunitas. Karena itu, teman-teman (para Anggota Komisi IV) merasa PTPN dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga ini tidak memiliki suatu konsep atau bahkan blueprint agrowisata,” ungkap Ansy Lema, sapaan akrabnya kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/9).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu turut menyayangkan sikap para pengusaha yang berinvestasi di bidang agrowisata belum memiliki konsep yang kokoh dan visioner, sehingga merusak hayati setempat.
Walaupun harus tetap mempertimbangkan profit oriented, terangnya, Indonesia juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang harus dilindungi demi kemaslahatan segenap bangsa Indonesia.
Sehingga, Ansy Lema menegaskan agar PTPN lebih selektif menentukan mitra sebagai pihak ketiga yang akan membangun agrowisata di lahan-lahan PTPN. Tidak hanya itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II tersebut mendorong PTPN juga lebih tekun sekaligus berhati-hati menyisir rekam jejak para pengusaha yang ingin bekerja sama di bidang agrowisata.
“Harus bisa dikawinkan antara bagaimana melestarikan konservasi alam. Di satu sisi, juga harus menjaga keseimbangan ekosistem. Kedepankan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat dan melibatkan komunitas. Jangan karena alasan pariwisata, malah yang dikembangkan pariwisata yang artifisial,” tegasnya.
Baca: Ansy Lema: BPKIL Harus Disosialisasikan ke Pembudidaya Ikan
Menindaklanjuti isu tersebut, ia menjelaskan Komisi IV DPR RI akan mengundang dan memanggil direksi PTPN untuk menemukan solusi dalam rapat Komisi IV DPR RI mendatang. Dari sudut pandangnya, pembicaraan ini penting untuk memastikan Indonesia tidak kehilangan hayati yang terkandung di dalamnya.
“Kita punya kewajiban untuk melakukan konservasi alam. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus juga menjaga kelestarian ekologi. Kita harus meletakkan kembali apa yang menjadi kompetensi dan tanggung jawab inti PTPN. Tidak bisa karena alasan merugi, kemudian kebutuhan untuk alasan kompetensi profit, kemudian lahan-lahan PTPN itu disewakan begitu saja,” tandas Ansy Lema.
