Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanes Fransiskus Lema (Ansy Lema) menyoroti rencana kebijakan impor beras jelang panen raya.
Ansy Lema mengatakan kebijakannya, termasuk kebijakan impor, Komisi IV DPR RI menekan kepada pemerintah untuk tidak merugikan petani.
"Kepentingan petani itu jelas dilindungi, karena itu jelas undang-undangnya tentang perlindungan dan perdayaan petani. Apalagi impor ini jelang panen, juga panen raya, dan ini harus menjadi catatan," ucap Ansy Lema di acara IBF tvOne, Rabu (22/2).
Baca: Banteng Jabar Siap Bantu Permasalahan Nenek Saadah
Kemudian, yang kedua ia sebutkan, Bulog harus serius untuk nyerap, karena tahun lalu Komisi IV DPR RI buka data, bahwa Bulog tidak menyerap banyak.
"Itu harus kita jujur, nyerapnya kan tidak banyak. Akhirnya pada harus mendistribusikan menjadi kacau. Maka dari itu hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi. Karena ini bukan tahun ini baru terjadi," ungkapnya.
Bahkan, tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi. Maka dari itu, Ansy Lema sebutkan bila berbicara impor, paradigma politik pangannya harus benar.
"Kita tidak bisa sekadar orientasinnya dengan ketahanan pangan dengan kata kunci dengan ketersediaan pangan. Bung Karno bicara hidup mati bangsa ini, itu soal pangan," bebernya.
Artinya, ia katakan, janga melulu sedikit-sedikit negara ini bicara impor. Kemudian, ia katakan, data ini juga harus falid dan akurat.
Baca: Ikrar Petani MSP Tolak Impor Beras oleh Pemerintah
"Ya kalau tidak falid dan akurat, pasti kebijakannya tidak tepat sasaran," pungkasnya.
Di samping itu, ia imbau Bulog juga harus memastikan data dari petani. Sebab, berbagai macam lemabaga yang melansir data, dan yang diyakini adalah BPS, berbicara tidak ada masalah dengan produksi.
"Kan begitu, tidak ada masalah, bahkan disebutkan bulan Februari ini ada 3,2 dan Maret 5,9. Walaupun Pak Arif tadi mengatakan sudah empat. Tapi itu pun masih di atas kosumsi kita 2,5 juta per bulan. Jadi terus terang, bagi rakyat atau petani mempertanyakan," tegasnya.
