Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menegaskan, selain Kementerian Kesehatan dan Tenaga Medis, Kementerian Pertanian (Kementan) dan para Petani adalah garda terdepan atau ujung tombak negara dalam menangani pandemi Covid-19.
Baca: Politisi Banteng Nias Bagikan Sembako & Jamu Pada Rakyat
Ansy menyatakan, memastikan rakyat sehat dan bebas dari virus Corona sama pentingnya dengan menyediakan pangan bagi perut rakyat. Sebab Covid-19 memukul ekonomi rakyat, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat.
Hal itu dikatakan Ansy dalam Rapat Kerja (Raker) Virtual Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran eselon 1, Kamis, 16 April 2020. Rapat dipimipin Ketua Komisi IV Sudin, dengan agenda "Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Terkait Penanganan Covid-19.
"Itu mengapa, saya sedih mengetahui anggaran Kementan dipotong. Selain anggaran Kementerian Kesehatan yang tidak dipotong, bahkan ditambah, anggaran Kementan harusnya bukan dipotong, tapi mestinya ditambah. Mengapa demikian? Karena peran Kementan super-penting, yakni menyediakan pangan sehat dan murah untuk rakyat," ujar Ansy.
Ansy pun menyampaikan lima pokok pikiran dalam Raker tersebut. Pertama, Ansy mempertanyakan program sejenis yang ada di direktorat berbeda. Ada tumpang tindih (over-lapping) program atau double program dan double anggaran.
" Misalnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan Rp 32,8 miliar untuk mengadakan 1.000.000 ayam lokal untuk dibagi ke masyarakat dan Padat Karya Pembuatan Kandang Ayam Lokal sebanyak 40.000 Unit dengan anggaran Rp 10 miliar," ujar Ansy.
Program hampir sama juga ditemukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang mengalokasi Rp 39,6 miliar untuk diseminasi 1.000.000 ternak unggas, dan anggaran untuk Padat Karya Pembuatan Kandang Unggas 40.000 Unit sebesar Rp 3,2 miliar.
" Saya meminta penjelasan apa perbedaan antara dua program ini. Apa pentingnya program diseminasi inovasi teknologi di saat krisis sekarang? Yang membingungkan mengapa untuk satu item yang sama (pengadaan ayam lokal dan padat karya pembuatan kandang) dikerjakan dua eselon I Kementan dengan porsi anggaran yang besar dan berbeda? Bukankah ini pemborosan?" ujar Ansy.
Baca: DPRD PDI Perjuangan Kota Metro Bagikan Sembako & Disinfeksi
Ansy juga menanyakan, total jutaan ayam yang akan dibagikan, dibeli dari peternak rakyat atau dari pihak lain. Baginya, hal itu penting ditanyakan karena saat ini jumlah ayam di pasaran berlebihan (over-supply), sehingga harganya merosot tajam. Di Sukabumi dan Solo, harga per ekor ayam potong dari peternak antara Rp 6.000 - Rp 8.000.
"Tujuan jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis. Rencananya, kegiatan Diseminasi Sejuta Ekor Ayam Lokal Unggul Balitbangtan akan dimulai pada bulan Mei s/d Juli 2020. Artinya, masyarakat baru memanen hasilnya beberapa bulan kemudian setelah Juli. Apakah kebiijakan pembagian bibit ayam lokal ini termasuk respons “sangat darurat” untuk membantu para petani atau masyarakat yang mengalami "darurat ekonomi"? Karena hasilnya tidak langsung bisa dinikmati, lebih mendesak (darurat) jika anggaran dipakai untuk membeli dan mendistribusikan 11 bahan makanan pokok bagi rakyat," papar Ansy.
Kedua, Ansy menyoal urgensi program tugas belajar S2 dan S3 di saat krisis yang menelan anggaran Rp 20 miliar.
" Apa urgensi program ini saat ini? Seharusnya program ini dapat dihapus dan dialokasikan untuk program penanganan covid-19," ujar Ansy.
Ketiga, Ansy mempertanyakan program Sekolah Lapang Tani untuk mendukung penguatan daya tahan tubuh sebesar Rp 32,8 miliar.
"Apa tujuan program ini, dan di mana aspek mendesaknya? Saya justru menilai, program Pelatihan bagi Penyuluh, Petugas dan Petani sebesar Rp 71,8 miliar lebih penting dan masuk akal, ketimbang program Sekolah Lapang," ujarnya.
Keempat, Ansy menegaskan bahwa Social Safety Net adalah program operasional untuk membantu rakyat miskin yang mengalami dampak krisis, dan bantuan yang diberikan harus bisa langsung dimanfaatkan. Karena itu, program Padat Karya dalam skema Social Safety Net Kementan harus menghasilkan uang dan produk secara langsung oleh rakyat (Quick Yielding Sallary and Commodity), atau Padat Karya yang cepat menghasilkan.
"Diberikan sekarang, langsung bisa dimanfaatkan. Saya juga menanyakan berapa jumlah penyerapan tenaga kerja yang dapat diserap dari program Padat Karya," ujarnya.
Kelima, Ansy meminta Kementan secara khusus memberikan perhatian serius terhadap kasus Flu Babi Afrika dan kasus Gagal Tanam yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT.
"Saya katakan, sebelum pandemi covid-19, NTT sudah lebih dahulu dihadapkan dengan dua kasus di atas. Rakyat NTT kini berhadapan dengan tiga persoalan serius, yakni gagal tanam, flu babi Afrika dan pandemi covid-19. Butuh penanganan serius untuk semua itu," pungkasnya.
