Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi IV Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menyampaikan tiga pokok pikiran ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Karantina Pertanian serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI, baru-baru ini.
Baca: GMNI Apresiasi Bantuan Sembako Kemensos Untuk Rakyat
Beberapa poin yang dia sampaikan adalah pertama, terkait program Diseminasi Inovasi Teknologi Ternak Unggas untuk Mendukung Ketersediaan Pangan Tanggap Covid-19 dengan anggaran Rp 39,67 miliar.
Ansy mengungkapkan, kegiatan ini akan menyalurkan bantuan 25 ekor ayam lokal unggul umur sehari (DOC=day old chicken) dan sarana produksinya (pakan, vaksin/obat/vitamin dan pembuatan/perbaikan kandang). Bibit ayam lokal akan disuplai dari perusahaan pembibit ayam lokal skala kecil-menengah.
Budidaya ayam dilakukan dalam waktu singkat sebagai usaha ayam pedaging, dipelihara selama 2,5 bulan, kemudian akan mendapatkan uang tunai dari penjualan ayam yang dipelihara.
"Saya mempertanyakan peran pendampingan seperti apa yang telah disiapkan untuk mendampingi para peternak karena untuk memelihara ayam lokal umur sehari dibutuhkan kedisiplinan dan keterampilan baik. Jelas dalam hal ini dibutuhkan waktu 2,5 bulan bagi petani/peternak penggarap untuk dapat langsung merasakan manfaat dari bantuan ayam lokal unggul umur sehari tersebut, " ujar Ansy.
Sementara, lanjut Ansy, saat ini yang dibutuhkan adalah bantuan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pokok pikiran kedua, terkait Sekolah Lapang (SL) Petani yang pagunya dipangkas menjadi Rp 24,02 miliar (dari sebelumnya Rp 32,8 miliar) untuk 37.075 kelompok petani. Dalam penjelasan tertulis Kementan, dijelaskan bahwa program ini dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota kelompok tani dalam menerapkan inovasi teknologi bidang pertanian.
SL yang dilaksanakan Tahun 2020 akan disinergikan dengan kegiatan Badan Litbang Pertanian dalam rangka memproduksi tanaman obat/herbal untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat dan memenuhi kebutuhan ekspor. Melalui kegiatan SL diharapkan selain kapasitas petani meningkat juga Penyuluh dan Petani mendapat fasilitas bantuan transportasi yang dapat digunakan untuk penguatan ekonomi petani.
"Saya kembali mempertanyakan soal kesiapan berbagai aspek dari program Sekolah Lapang Petani seperti akses internet, sistem kurikulum, serta komoditas apa yang dapat dikembangkan. Saya mengusulkan untuk menyiapkan bahan berbentuk tutorial dan mengefektifkan kembali para penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dan garda terdepan," ujar Ansy.
Baca: Soal Nasi Anjing, Budiman : 'Kenapa Hot Dog Tak Masalah?'
Kemudian pokok pikiran ketiga, soal pentingnya peran penyuluh pertanian. Para penyuluh pertanian merupakan ujung tombak serta jembatan komunikasi dari Kementerian Pertanian langsung ke para petani.
"Saya mempertanyakan pengurangan anggaran bagi para penyuluh pertanian. Mengkonfirmasi jumlah penyuluh yang pasti, serta meminta penjelasan soal pengurangan jumlah penyuluh, apakah ada PHK yang terjadi?," ujar Ansy.
Ansy mengungkapkan, dalam periode tanggap darurat seperti saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah program-program serta bantuan-bantuan yang bersifat konkrit.
"Untuk itu, saya mengusulkan agar pendekatan-pendekatan proyek bersifat padat karya yang hasilnya membutuhkan waktu yang panjang harus segera dikurangi karena belum mendesak dilakukan, apalagi saat puasa dan himbauan physical distancing akibat pandemi covid-19," ujar Ansy.
Ansy juga mengajak jajaran lintas Ditjen Kementan untuk bersama memahami perspektif dasar yang digunakan dalam menjalankan program-program Kementan. Mestinya, lanjut Ansy, perspektif utama yang digunakan saat ini adalah perspektif kebencanaan (perspektif pandemik) dengan pendekatan QUICK YILDING INCOME AND COMMODITY, yaitu program-program yang cepat menghasilkan uang dan barang serta bisa langsung dimanfaatkan.
"Kita berada dalam periode penyelamatan. Saya juga menekankan pendekatan CROSS CUTTING ISSUES agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat pendobelan program lintas Ditjen. Efisiensi anggaran dan efektivitas program menjadi kata kunci," ujarnya.
