Ikuti Kami

Ansy Tekankan Penanganan Perubahan Iklim di Sidang IPU

Ansy menjelaskan, perubahan iklim adalah tantangan dunia yang mengerikan yang mengganggu pola keseimbangan alam (natural balance).

Ansy Tekankan Penanganan Perubahan Iklim di Sidang IPU
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema).

Denpasar, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menghadiri sidang Inter Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Nusa Dua Bali, baru-baru ini. 

Kehadiran Ansy di sidang IPU untuk menjalankan tugas sebagai anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), suatu Alat Kelengkapan Dewan sebagai ujung tombak diplomasi parlemen RI di forum internasional. 

Sidang IPU mengusung tema: “Getting to Zerro: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change” atau "Menuju ke Nol: Memobilisasi Parlemen untuk Bertindak terhadap Masalah Perubahan Iklim". Sidang IPU dihadiri 133 perwakilan negara-negara di dunia dan berlangsung sejak 20 Maret hingga 24 Maret 2022.

Baca: Risma Bangunkan Perekonomian "Koridor Membramo"

"Berbagai permasalahan global membutuhkan komunikasi, interaksi, sinergi, kerja sama serta solusi bersama," ujar Ansy. 

"Solidaritas dan kerja sama menjadi kata kunci yang mewarnai semangat kerja delegasi IPU," tambah Politisi PDI Perjuangan itu. 

Ansy menjelaskan, perubahan iklim adalah tantangan dunia yang mengerikan yang mengganggu pola keseimbangan alam (natural balance).

Perubahan iklim adalah ulah sengaja manusia (by human), yang tampak nyata melalui deforestasi (pembakaran dan perambahan hutan), serta pencemaran lingkungan hidup yang membahayakan konservasi keanekaraman hayati.

Baca: Puan Temui Ketua DPR Mesir, Ini Yang Dibahas

"Dampak perubahan iklim adalah bencana kekeringan, bencana hidrometereologi, seperti banjir, angin keras, longsong dan abrasi," ujar Ansy. 

Maka, sambung Ansy, diplomasi dan kerja sama parlemen internasional sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah perubahan iklim. 

"DPR RI menilai parlemen internasional memiliki peran sangat strategis untuk mengesahkan UU dan dukungan anggaran bagi masing-masing pemerintahan untuk mengatasi dampak perubahan iklim," tambahnya.

Quote