Tasikmalaya, Gesuri.id - Tokoh Jawa Barat (Jabar) sekaligus Budayawan Sunda Anton Charliyan menanggapi berbagai aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang di berbagai tempat berujung kerusuhan beberapa hari terakhir.
Anton menegaskan, terlepas dari suara untuk rakyat atau bukan, bila dilihat dari sisi hati nurani dan logika yang sangat sederhana, aksi demonstrasi menolak Omnibus Law ini terkesan terlalu dibesar-besarkan dan berlebihan.
Baca: Arteria: Mustahil Pemerintah Susupkan Provokator ke Demo!
Mantan Kapolda Jabar itu menyatakan, sebuah UU ketika masih menjadi RUU sebelum diketok palu, pasti melalui proses yang sangat panjang seperti kajian , diskusi , seminar dan lainnya. Bahkan melalui puluhan kali Sidang , mulai dari sidang internal, sidang komisi, sidang Pleno sampai Sidang Paripurna sebelum akhirnya sampai pada tahap finalisasi.
"Yang mengherankan, pada kemanakah mereka-mereka yang saat ini ramai berdemo pada saat itu ? Kalau mereka bilang tidak tahu, itu semua bullshit karena di DPR itu hadir seluruh komponen wakil rakyat se-Nusantara , baik dari kalangan Parpol , daerah, suku , Agama, Adat , Budaya, termasuk Ormas, komunitas, perkumpulan dan lainnya. Semua ikut terlibat tanpa ada satu orang anggota pun yang tidak diundang dan diberi tahu," ungkap Anton.
Anton melanjutkan, kalau mereka mau kritis dan peka, tinggal memberi tahu komunitasnya masing-masing saat itu juga untuk menyampaikan keberatannya. Mengapa baru ramai setelah diketok dan disahkan seolah-olah skenarionya itu dibiarkan, lalu dijebak agar "masuk got dan selokan" dulu, baru setelah itu disalahkan beramai-ramai kemudian ditimpuk dan digebuki dari segala arah.
"Apalagi dengan agenda aksi yang berjilid-jilid makin nampak lah berlebihan nya. Terlebih-lebih setelah itu yang turun bukan lagi dari kalangan buruh tapi dari kalangan mahasiswa," ujar Anton
Tapi, sambung Anton, masih lebih bagus dan bisa dipahami jika mahasiswa ikut campur sebagai bentuk kepedulian. Namun ada hal yang lebih tidak masuk akal lagi.
Sekarang, ungkap Anton, yang menggelar aksi demonstrasi itu malah dari kalangan yang selama ini selalu membawa bendera Agama, yakni dari alumnus 212, FPI, GNPF Ulama serta KAMI yang notabene merupakan BSH atau Barisan Sakit Hati dan selalu membuat gaduh selama ini.
"Apa pula hubugan langsung antara Buruh dan agama? Sepengetahuan saya perjuangan agama itu yang harus dimaksimalkan adalah Syiar dan dakwahnya, bukan aksi dan demo. Karena tidak ada dalam sejarah atau riwayat Baginda Rosul memperjuangan Islam dan kebenaran melaui cara aksi dan berdemo," tegas Anton.
Baca: UU Ciptaker, Arteria: Perppu Jokowi Untuk Apa?
Apalagi, lanjut Anton, tuntutan aksinya sekarang ini bukan lagi sekedar Omnibus Law, tapi sudah menginginkan turunnya Jokowi.
Anton menganggap tuntutan itu sangat aneh. Sebab, DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja itu, tapi mengapa Presiden yang salah dan menjadi sasaran.
Dari sini, tegas Anton, semakin jelas bahwa penolakan Omnibus Law hanyalah sebagai pemicu saja. Ujung dari aksi tersebut adalah tuntutan "Turunkan Jokowi".
"Dengan analisis yang sederhana ini, masihkah kita percaya bahwa mereka semua itu memperjuangkan Ombibus Law? Kira-kira pantaskah aksi-aksi mereka itu ? Secara moral dan etika, disaat bangsa sedang sakit, berduka dan prihatin karena Pandemi Covid 19, bukannya ikut membantu meringankan penderitaan masyarakat malah berteriak turunkan Jokowi!," ujar Anton.
Anton melanjutkan, seruan semacam itu bukan hanya secara moral dan etika sangat tidak pantas, tapi secara hukum pun mungkin sudah bisa dikategorikan kedalam kategori percobaan makar.
"Kepada para 'pejuang' yang senantiasa mengatasnamakan agama dan demokrasi, sekarang semua orang tahu siapa sesungguhnya anda semua! Tidak lain dan tidak bukan hanyalah sekumpulan makhluk yang senantiasa memelihara, memupuk dan mengembangkan terus syahwat keinginanmu dan keegoanmu untuk berkuasa!," tegas Anton.
