Tasikmalaya, Gesuri.id - Ketua Forum Silaturahmi Sunda Sadunya Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan menanggapi wacana mengembalikan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda yang mengemuka dalam Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung pada 12 Oktober 2020 lalu.
Anton memaparkan, setelah Sumpah Pemuda bangsa Indonesia telah berikrar berbangsa satu, yakni bangsa Indonesia. Kemudian setelah Proklamasi 17 Agustus bangsa ini pun telah berikrar pula membentuk satu Negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca: Putra: Promo Pariwisata Butuh ‘Rayuan’ Milenial di Medsos
"Dalam arti tidak lagi mengedepankan ego-ego kedaerahan. Tanpa mengurangi kebesaran dan eksistensi keberagaman berbagai suku yang ada di Bumi Nusantara ini. Makanya semboyan kita Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu," ujar Anton.
Hal tersebut, lanjut Mantan Kapolda Jabar itu, salah satunya diwujudkan dalam pembentukan awal nama-nama Provinsi yang ada di wilayah NKRI. Telah disepakati oleh para founding father, bahwa nama-nama itu tidak berdasarkan atas nama sebuah suku atau etnis tapi berdasarkan nama pulau-pulau besar.
Karena, bila berdasarkan nama suku, di Nusantara ini ada sekitar 700 suku. Berarti harus ada 700 Provinsi, karena jika tidak, hal tersebut akan menjadikan kecemburuan bagi suku lain yang namanya tidak menjadi nama Provinsi.
"Maka lahirnya Provinsi diambil dari nama Pulau besar misalnya di Pulau Sumatera ada Sumatera Utara, tidak bernama Provinsi Batak. Kemudian Sumatera Barat, tidak menjadi provinsi Minang. Sumatera Selatan tidak menjadi Provinsi Palembang. Begitu juga dengan Kalimantan yang sukunya macam-macam, ada Dayak, Banjar, Melayu, Tionghoa, dan sebagainya," papar Anton.
Demikian halnya dengan Jawa Barat. Anton menjelaskan, meskipun yang dominan di Jabar adalah suku Sunda, tidak otomatis nama Provinsi nya harus menjadi Provinsi Sunda. Karena di Jawa Barat itu juga sejak dulu sudah menjadi wilayah yang Multi Etnik.
"Ada Sunda, Jawa, Melayu , Cirebon dan lain-lain. Penamaan dengan kata Jawa bukan berarti sebagai simbol suatu Suku atau Etnik tertentu, tapi lebih kepada nama Pulau tersebut yakni Pulau Jawa," ujar Anton.
Anton menegaskan, di Indonesia tidak ada Provinsi yang menggunakan nama Etnis atau Suku tertentu. Karena bila hal tersebut digunakan akan rawan munculnya egosentris kesukuan yang berlebihan.
Baca: Masyarakat Adat Sunda Tolak Agenda Rizieq Shihab
"Dan saya yakin nanti Indonesia berpotensi akan jadi 700 Provinsi. Sudahlah, jangan mempermasalahkan suatu masalah yang bukan masalah. Masih banyak hal lain yang lebih bermanfaat selain hanya mempermasalahkan nama Provinsi," tegas Anton.
Anton melanjutkan, justru dengan nama baru berdasarkan nama etnis akan memunculkan masalah baru yang tidak sederhana. Masalah baru itu akan mengancam rasa persatuan dan kesatuan, menjadi rasa "persatean" dan kesukuan.
"Yang akan menjadikan NKRI makin terpecah pecah, makin tersekat-sekat, terjebak dengan semangat kesukuan menuju kearah stereotip etnik negatif," ujar Anton.
Anton juga sepakat dengan pendapat para pakar yang lain, bahwa berbicara tentang Sunda bukan hanya sekedar tentang sebuah suku, bahasa atau Etnik tertentu. Tapi yang lebih besar dari itu, Sunda merupakan sebuah sejarah yang masih menjadi misteri.
Sunda merupakan sebuah ajaran, bahkan Sunda merupakan sebuah peradaban besar dimasa lalu. Makanya, sambung Anton, ada nama Sunda Land , Sunda besar, Sunda Kecil, Selat Sunda. Gunung Sunda Purba dan lainnya.
"Bahkan nama Sunda ada tersebar di berbagai Negara di belahan dunia ini. Sunda bukan hanya sekedar sebuah teritori atau nama wilayah saja. Tapi nama Sunda jauh lebih besar dari itu. Jangan kerdilkan nama Sunda ini dengan hanya sekedar menjadi nama sebuah Provinsi," ujar Anton.
