Jakarta, Gesuri.id - Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, untuk bersinergi dengan stakeholder terkait, serta menyosialisasikan secara massif aplikasi umrah cerdas yang memuat konten informasi travel umrah resmi di Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata.
Hal tersebut untuk mengantisipasi maraknya penipuan travel umrah yang belakangan marak terjadi. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Samsu Niang mengatakan, situs umrah cerdas yang dibuat Kementerian Agama harus dapat bersinergi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait memberikan informasi travel umrah yang resmi terdaftar.
Baca: Perjuangkan Hak Korban Travel Umrah, PDIP Usul Bentuk TGPF
"Banyak petani, nelayan, guru yang sudah lama mengumpulkan uangnya itu untuk ke Tanah Suci, tiba-tiba ada travel yang menawarkan murah, sehingga banyak orang yang tertarik ke situ," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Menurut Samsu Niang, situs atau aplikasi online seperti itu yang harus disentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Supaya masyarakat betul-betul tahu kalau ada travel yang menawarkan harga yang tidak rasional, bisa ditelusuri di aplikasi dan mencari travel yang terdaftar resmi.
Baca: Terbitkan PMA Umrah, Kader: Kemenag Jangan Lepas Tangan
"Selain itu, Kemenag juga bisa memberikan pendidikan kepada calon jamaah umrah, serta dapat menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait travel umrah," ungkap Samsu Niang.
Perlu secara massif mensosialisasikan Umrah Cerdas, agar tidak ada lagi masyarakat yang tertipu travel umrah palsu.
"Meskipun program "Umrah Cerdas" ini bagus, tapi tidak tersosialisasikan dengan baik, saya kira juga tidak ada manfaatnya. Walaupun kita tahu jaringan Kemenag sampai ke desa-desa, kecamatan, tapi jangan sampai ini tidak tersosialisasi secara menyeluruh," demikian Samsu Niang.
