Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengkritik langkah Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan menyidang etik Rieke Diah Pitaloka.
Aria menilai MKD latah menyikapi pernyataan anggota dewan.
BaCa: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Menurut Aria, tidak semua aduan mesti diproses, apalagi terkait dengan hak imunitas anggota DPR dalam menyatakan pendapat.
Rieke dilaporkan ke MKD DPR karena dianggap melanggar etik lantaran pernyataannya di media sosial.
Rieke mengunggah video berisi kritikan terhadap penerapan PPN 12 persen. Dalam video itu, dia meminta agar Presiden Prabowo membatalkan pemberlakuan kenaikan PPN 12 persen.
Aria pun meminta agar sidang etik terhadap rekannya tidak dilanjutkan. Sebab, kritikan yang disampaikan Rieke adalah bagian dari tugas yang melekat pada diri seorang legislator.
BaCa: Ganjar Sentil Jokowi yang Tak Kembalikan KTA PDI Perjuangan
“MKD tidak bisa mencampuri hak imunitas anggota dewan, apalagi dalam hal mengkritik kebijakan, ya, tidak semua bisa dipanggil, emangnya MKD itu siapa,” kata anggota Komisi II ini.
Menurut Aria, tidak ada yang salah dari pernyataan Rieke di dalam video yang diunggah. Meski baru bersifat aduan, Aria memprotes kenapa jadwal sidang etik terhadap Rieke sudah ada.
“Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan,” kata Aria.
