Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Pegunungan, Arif Riyanto Uopdana, ST mendorong PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku untuk segera membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Terminal Fuel (TF) atau Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Papua Pegunungan guna memenuhi kebutuhan energi di wilayah itu.
Hal itu disampaikan Arif Riyanto Uopdana usai menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina Patra Niaga Wilayah Papua Maluku di Jayapura, Selasa (8/4/2025). Ikut hadir mendampingi Arif, Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Arnold Nam, S.AP.
“Hari ini saya selaku anggota DPR RI dari Komisi XII berkunjung ke Pertamina Patra Niaga Wilayah Papua Maluku untuk bersilaturahmi. Pertamina adalah salah satu mitra kami di Komisi XII. Kebetulan Dapil saya adalah Papua Pegunungan, sehingga saya datang bersilaturahmi dengan mitra di Dapil,” kata Arif.
Dalam pertemuan tersebut, Arif Uopdana menyoroti sejumlah hal yang harus menjadi atensi urgen Pertamina Papua Maluku. Mulai dari rantai pasokan energi di Papua secara khusus di Papua Pegunungan, infrastruktur energi, dan bagaimana alokasi Bahar Bakar Minyak (BBM) Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah.
“Selain bersilaturhami, kami juga berdiskusi sejumlah hal menyangkut Supply Chain Energy (Rantai Pasokan Energi—Red) di Tanah Papua, secara khusus untuk Papua Pegunungan,” ujar politisi muda PDI Perjuangan ini.
Menurut Arif, salah satu faktor tingginya harga BBM di Provinsi Papua Pegunungan ialah belum adanya Terminal Fuel (TF) atau Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk pengisian avtur pesawat di wilayah itu.
“Sementara mayoritas masyarakat di wilayah Papua Pegunungan hanya mengandalkan transportasi udara untuk pergerakan orang dan barang. Sehingga saya mendorong Pertamina untuk melakukan studi kelayakan dan segera membangun DPPU dan Terminal Fuel di Papua Pegunungan,” tegas Arif.
Arif mengakui, kondisi geografis di Provinsi Papua Pegunungan sangat sulit dengan infrastuktur jalan yang masih terbatas. Hal ini tentu merupakan tantangan untuk rantai pasokan energi (supply chain energy) di Papua Pegunungan. Tetapi gebrakan harus dilakukan agar konsumen BBM di wilayah itu bisa merasakan harga yang wajar.
“Dalam kesempatan ini, kami juga membahas mengenai BBM satu harga di Papua Pegunungan yang masih belum optimal dan kuota Minyak Tanah di Papua yang turun. Sehingga saya akan mendorong BPH Migas selaku Badan Pengawas dan badan yang mengurus kuota alokasi Minyak Tanah untuk memberikan perhatian terkait bagaimana pelaksanaan program BBM satu harga di Papua Pegunungan dan kuota minyak Tanah di Papua,” tutur Arif.
Untuk diketahui, Arif Riyanto Uopdana adalah politisi muda PDI Perjuangan berdarah Pegunungan Bintang. Ia dilantik menjadi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan pada 1 Oktober 2024 lalu dan duduk di Komisi XII yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi.
Sumber: papuabangkit.com
