Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Arming meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara segera mendorong pencabutan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Arming yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Nunukan itu meminta agar Krayan segera dimekarkan menjadi kabupaten baru.
"Krayan ini wilayah perbatasan RI-Malaysia. Akses menuju ke sana harus menggunakan pesawat terbang. Selama ini memang ada program SOA ( Subsidi Ongkos Angkut ) barang Sembako ke sana, tapi jumlahnya terbatas. Begitu juga pembangunan infrastruktur yang sulit dilakukan," kata Arming, pada Minggu (2/3/2025).
Lebih lanjut Arming katakan bahwa Krayan akan menjadi security system untuk memperkuat wilayah NKRI di garda terdepan Indonesia-Malaysia.
"Adanya kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pasca DOB, saya rasa akan memperkuat beranda terdepan NKRI. Pemprov Kaltara harus mendukung percepatan pembangunan di Krayan. Krayan harus segera dimekarkan," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai moratorium DOB di pemerintah pusat terlalu lama.
"DOB ini impian banyak orang. Saya rasa moratorium ini terlalu lama. Bahkan di Kaltara banyak yang ajukan DOB. Ini bukan tentang kekuasaan semata, tapi karena kita ingin ada percepatan pembangunan," ujarnya.
Menurut Arming permintaan DOB masyarakat Krayan, sejalan dengan investasi yang sedang berlangsung di Kaltara.
"Saya sempat koordinasi dengan Bappeda dan Dinas PUPR Kaltara, proyeksinya 10 tahun ke depan kawasan industri KIPI dan pelabuhan internasional di sana mempekerjakan 2 juta orang. Bisa kita bayangkan betapa ramainya Kaltara. Belum lagi pembangunan PLTA di Malinau," tuturnya.
Lanjut Arming,"Percepatan investasi demikian pesat. Ditambah adanya perusahaan kayu kertas di Tarakan. Kaltara akan jadi 'seksi'. Sehingga peningkatan sumber daya manusia untuk bersaing di Kaltara, saya rasa kita butuh percepatan pembangunan," tambahnya.
Ia berharap dengan adanya DOB Krayan keadilan sosial akan terwujud di perbatasan RI-Malaysia.
"Bukan persoalan apa dampaknya bagi Nunukan ketika Krayan DOB. Tapi ini soal keadilan dan kesejahteraan yang harus dirasakan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah harus berpikir ke sana," pungkasnya.
Sumber: kaltara.tribunnews.com
