Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta pemerintah melakukan pelacakan yang terukur dan sistematis terkait perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tak terkontaminasi tindakan radikalisme.
Karena menurut Basarah, perekrutan ASN tidak cukup hanya sekadar mencantumkan persyaratan administratif berupa komitmen terhadap Pancasila.
“Perekrutan ASN tidak cukup hanya sekedar mencantumkan syarat administratif bahwa calon ASN setia pada ideologi Pancasila maupun tidak terlibat organisasi terlarang. Namun, lebih jauh dari itu harus dibentuk sistem screening yang efektif mendeteksi agar kementerian/lembaga tidak dimasuki oleh kelompok anti Pancasila dan NKRI,” kata Basarah di Jakarta, Selasa (5/10).
Baca: Selain Radikalisme, Tjahjo Ungkap Hal Ini Jadi Tantangan ASN
Diingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN, setiap ASN memiliki kewajiban setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara, dan melayani masyarakat.
ASN yang melakukan penyelewenangan Pancasila dan UUD 1945 bisa diberhentikan dengan tidak hormat, sebagaimana ketentuan UU ASN.
Bahkan Basarah menilai pemantapan kembali Pancasila harus dilakukan secara terus menerus, hal ini karena Ketua DPP PDI Perjuangan menilai penataran kembali semangat dan mental Pancasila tak terdengar dengungnya.
“Kita tahu setelah Reformasi, negara abai dalam membentuk mental ideologi bangsanya,” ucap Basarah.
Basarah pemerintah bisa menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam membentuk mental ideologi bangsa. Tujuannya untuk menanamkan loyalitas tunggal ASN kepada negara dan ideologi Pancasila.
Selain itu menyertakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga dirasakan diperlukan untuk melacak latar belakang calon ASN apakah pernah terlibat tindakan terorisme juga perlu dilakukan.
Baca: Hugua Minta Menteri PANRB Tangkal Radikalisme di Tubuh ASN
Lebih lanjut Basarah menjelaskan menyerahkan urusan penanganan ektrimisme agama ini hanya kepada pemerintah tidak akan efektif.
Oleh karena itu, Basarah menegaskan, perlu ada sinergi dengan elemen masyarakat baik itu perguruan tinggi, tokoh agama dan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi masyarakat (ormas) untuk menyebarkan moderasi beragama.
“Misalnya dengan merangkul dan mendukung dan menfasilitasi ormas-ormas keagamaan yang terbukti moderat cinta terhadap Tanah Air. Dengan sinergi dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, kita harapkan ideologi ekstrimisme dapat kita tangani dengan baik,” tegas Basarah.
