Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan menegaskan aktifitas yang dilakukan perusahaan besar swasta atau (PBS), menjadi salah satu faktor penyebab utama banjir yang menerjang Desa Berunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas.
Politisi PDI Perjuangan ini memantau penyebab Banjir setinggi 3 meter yang telah menghanyutkan 15 rumah warga dan hingga kini masih banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan.
"Dikarenakan adanya perubahan ekosistem, perubahan itu terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas, dan yang paling besar adalah aktivitas PBS yang ada disana," ujarnya kepada awak media, dikutip dari seputarborneo.com Kamis (13/2).
Politikus PDI Perjuangan Kalteng ini menilai bencana yang telah menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat ini harus menjadi perhatian bersama.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Banjir bandang yang melanda Desa Berunang ini menghanyutkan 15 rumah dan merendam ratusan rumah warga lainnya. Ketinggian air mencapai 3 meter, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian material yang cukup besar bagi warga setempat.
Berdasarkan laporan kajian bencana dan banjir ini akibat intensitas hujan yang tinggi di Desa Berunang Kecamatan Kapuas Tengah, Senin (27/01), korban yang terdampak 260 KK/ 730 Jiwa.
Bencana banjir yang terjadi di Desa Barunang, pada hari Minggu (26/01) sekitar pukul 06:00 WIB, banjir merendam permukiman, fasilitas umum dan jalan dengan Tinggi Muka Air (TMA) 100 cm sampaindengan 300 cm.
Sebelumnya Bambang Irawan Menerima Kelompok Tani yang diduga lahannya dirampas Perusahaan Sawit. Kelompok Tani Manuhing Kabupaten Gunung Mas, yang mendatangi kantornya kemudian diterim di gedung Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan tersebut mereka para petani mengadukan perampasan lahan yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit. Para petani tersebut mengklaim bahwa lahan mereka telah dirampas oleh perusahaan tersebut tanpa proses yang jelas dan tanpa kompensasi yang memadai.
"Kami sudah bertani di lahan tersebut selama puluhan tahun, tapi tiba-tiba Perusahaan Sawit datang dan mengambil alih lahan kami tanpa izin," ujar salah seorang Kelompok Tani Manuhing Kabupaten Gunung Mas Selasa (10/2).
Para petani tersebut meminta dirinya selaku wakil rakyat, untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka meminta agar Perusahaan Sawit dihentikan dari aktivitasnya dan lahan mereka dikembalikan.
Mereka juga berharap bahwa masalah ini dapat segera diselesaikan dan lahan mereka dapat dikembalikan. Perusahan Sawit juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kompensasi yang memadai kepada para petani yang terkena dampak.
Usai menerima Kelompok Tani Manuhing Kab.Gunung Mas kepada awak media mantan Aktifis 98 yang saat ini berkantor di Gedung DPRD Provinsi Kalteng ini menjelaskan,
"Sebagai Wakil Rakyat, yang sudah barang tentu harus mendengarkan aspirasi, keluhan yang dirasakan masyarakat, terutama para petani, yang merupakan salah soko guru perekonomian dan ketahanan pangan, saya sebagai kader PDI Perjuangan yang diamanahkan menjalankan perintah Partai, sudah barang tentu sangat perduli, dan sangat menyayangkan atas apa yang dialami mereka akibat perusahaan sawit.
Lebih lanjut ia juga menjelaskan, keberadaan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang masuk suatu daerah wilayah, merupakan suatu dilema bagi segelintir masyarakat.
Disatu sisi, keberadaan perkebunan itu bisa merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat suatu daerah pendalaman, yang kehidupannya mengandalkan keberagaman hayati kehidupan di Hutan ungkap Bambang.
Lebih lanjut Ia memaparkan disisi lain, roda suatu pemerintahan daerah diperlukan suatu investor dalam mengerakan roda perekonomian daerahnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
"Karena tanpa Investor yang menanamkan Investasinya, maka daerah itu akan sulit maju dan berkembang, baik dari sisi ekonomi, sumber daya manusia dan Infrastruktur.
Kehadiran perusahaan perkebunan Kelapa Sawit seperti di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, diharapkan bisa mengangkat ekonomi daerah, khususnya wilayah masyarakat desa sekitar.
"Kalau perusahaan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikanya, maka tidak perlu mereka berada di Kalteng...!! tandasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan kita akan selesaikan perusahaan ini, tanpa harus beritikad baik kepada mereka, dukung Investasi harus pro kepada masyarakat tandas Bambang.
Ketua DPP Forum Pemuda Dayak (FORDAYAK) ini juga menolak investasi yang tidak perduli
kepada masyarakat atau bahkan menyengsarakan masyarakat
pungkasnya.
