Jakarta, Gesuri.id - Pemprov Kalsel di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Kalsel H Muhidin yang juga merupakan Gubernur Kalsel terpilih Periode 2024-2029 sedang berbenah dalam penataan dan pengisian pimpinan perangkat daerah pada sejumlah dinas dan badan.
Penataan yang dilakukan melalui assessment terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalsel ini diyakini sebagai upaya dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, yang akan diisi pejabat dengan kualifikasi dan kapabilitas yang handal.
Dalam sepekan terakhir, Plt Gubernur Kalsel H Muhidin telah menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta untuk menyampaikan rencananya hingga mendapat persetujuan oleh Mendagri.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Selatan HM Syaripuddin saat dimintai tanggapan menyatakan menyambut baik rencana yang dilakukan oleh Plt Gubernur Kalsel karena menurutnya ini merupakan suatu langkah baik yang perlu disambut dan dikawal.
”Hal ini merupakan langkah awal yang baik. Kami menganggap H Muhidin ingin mewujudkan meritokrasi dalam tata pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan kedepan. Kami sangat mengapresiasi dan menyambutnya dengan baik” ungkap Bang Dhin, Sabtu (14/12/2024).
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, agar proses assessment dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga niat H Muhidin dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
”Kami turut mengingatkan agar proses assessment dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga apa yang sudah dihajadkan oleh beliau dapat terlaksana dengan baik yakni menghadirkan pimpinan SKPD yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan program pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan” pungkasnya.
Sumber: amnesia.id
