Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kalsel HM Syaripuddin meminta Presiden Prabowo mengevaluasi terhadap jajaran di bawahnya.
“100 hari kerja pertama ini penting menjadi evaluasi pemerintahan. Bapak Presiden Prabowo Subianto saya yakini memiliki komitmen dan keinginan yang kuat agar di tahun pertamanya program pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Kinerja jajaran kementerian dan lembaga dengan kinerja terburuk menurut masyarakat harus diberikan catatan, termasuk sentimen negatif publik yang disematkan kepada Polri,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Ganjar Pranowo Hadirkan Pendekatan Yang Berbeda ke Masyarakat
Selain itu, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memikul beban masa lalu, yakni hutang negara, pengangguran, dan kemiskinan.
Sehingga, menurutnya, diperlukan pencermatan secara cermat, terukur, dan mendalam guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
”Berbagai pakar ekonomi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mewarisi beban ekonomi dari pemerintahan sebelumnya yakni berupa utang negara, pengangguran, dan kemiskinan di tengah menyempitnya ruang fiskal, yang kemudian dinilai dapat menghambat peluang pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini.
Diungkapkan Bang Dhin, sejumlah pengamat ekonomi mengungkapkan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewarisi hutang negara dari pemerintahan sebelumnya sebesar Rp 8.560,36 triliun (data per akhir Oktober 2024).
Kendati demikian, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman yakni 38,66 persen.
Baca: Ganjar Pranowo Berkomitmen Hadirkan Pemerataan Pembangunan
Ia menyarankan, guna menjaga stabilitas perekonomian dibutuhkan instrumen ekonomi yang afirmatif melalui pencermatan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan nasional dan visi misi pemerintahan saat ini sehingga tantangan dan peluang ekonomi diharapkan dapat teratasi seiring pelaksanaan target transformasi ekonomi nasional.
”Dalam kondisi ekonomi saat ini, setidaknya pemerintah dapat melakukan rasionalisasi program guna efisiensi anggaran. Selain itu fokus dengan mendorong program pembangunan, optimalisasi penerimaan negara, dan kebijakan stimulus ekonomi yang menyentuh langsung terhadap beragam segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah, kelas menengah, hingga pelaku usaha,” katanya.
