Karawang, Gesuri.id - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang mempertanyakan Inpres efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Karawang.
Anggota DPRD Karawang yang juga Banggar meminta kepastian akan hal tersebut, karena Inpres muncul setelah pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
"Nah kemarin beberapa hari yang lalu itu kan terkait efisiensi dilakukan oleh Sekda, cuma saya hanya minta kepastian saja, sekarang kan berlakukan efisiensi persetujuan itu kan sudah dilakukan dari awal oleh DPRD, maka kami meminta kepada Sekda dan jajaran efisiensi itu harus dilaporkan kepada kami jangan hanya 'bunteul kadut' (diglobalkan)," ungkap Natala Sumeda usai rapat Paripurna DPRD Karawang, Jumat 7 Februari 2025.
Artinya menurut Natala, DPRD ingin mengetahui berapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di efisiensi.
"Biar ada kejelasan karena ini kan sudah ketuk palu, jadi kami inginnya kalau memang itu ada intruksi mendadak terkait efisiensi informasikan kepada kami," kata Natala.
Natala mengatakan, bilamana terkait efisiensi DPRD tidak mengetahui secara detail, ia mengkhawatirkan ada beberapa anggaran yang menurut Sekda tidak penting tetapi menurut DPRD penting ternyata terpotong.
"Makanya di rapat sidang Paripurna meminta kepada pemkab untuk segera pembuatan laporan kepada kami," ujarnya.
Lebih lanjut Natala menyebut karena efisiensi ini beda dengan masa covid.
"Ini harus direposisi dianggaran perubahan 2025, jangan sampai nanti apa yang jadi target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sementara RPJMD belum diumumkan tapi anggaran sudah dipotong, belum ada sinkronisasi," ucapnya.
"Makanya kami minta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) membuat laporan kepada kami, agar kita bisa tahu mana saja phosting-phosting yang menurut Sekda di efisiensi tapi urgensi nya sampai dimana, jangan sampai efisiensi, tapi tidak dilihat urgensinya," jelasnya.
Natala menegaskan, DPRD menginginkan efisiensi itu dilakukan sesuai inpres tapi urgensinya harus menjadi prioritas.
"Yang mana kalau bukan prioritas RPJMD silahkan diefisiensi, begitupun sebaliknya jika prioritas RPJMD jangan dipotong donk," ucap Natala.
Dikatakan Natala, meskipun terkait efisiensi sudah disampaikan secara lisan kepada pimpinan DPRD tetapi secara surat belum menerimanya.
"Kami minta bukan secara lisan tetapi secara tertulis, sehingga kita tahu RKPD mana saja yang dikurangi kemudian anggaran OPD mana saja yang dikurangi, jadi semuanya biar clear," tegas Natala.
Natala kembali menegaskan, kalau hanya bicara efisiensi gampang, bunteul kadut lalu potong selesai.
"Tapi jangan sampai anggaran kedinasan terpotong sedangkan anggaran ke Sekdaannya nih nggak kepotong, kan tahu anggaran besar itu ada di Sekda, misalkan Makan Minum dan belanja langsung dan tidak langsung, makanya kami ingin tahu laporannya, jangan sampai pos-pos penting terdelet atau tidak," bebernya.
"Karena waktu itu kita sudah sepakat 2025 anggaran harus begini loh, ternyata kan harus efisiensi berdasarkan Inpres," pungkasnya.
