Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyatakan tetap sepakat akan menjaga eksistensi PT Timah Tbk di Negeri Serumpun Sebalai.
Selama ini, kata Didit, PT Timah Tbk telah berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan serta beragam struktur kemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bahkan tidak saja Bangka Belitung yang merasakan manfaat keberadaan PT Timah Tbk, melainkan juga PT Timah Tbk telah mampu memberikan sumbangan besar kepada negara dan mendukung pembangunan di semua lini.
“Kami dari dewan sangat memahami keresahan yang terjadi di lingkungan karyawan PT Timah, seperti yang disampaikan oleh saudara Bung Ricky sebagai ketua IKT,” ujarnya.
Namun demikian, kata Politisi PDI Perjuangan Bangka Belitung ini, disamping pihaknya ikut merasakan apa yang diharapkan PT Timah Tbk, tetapi pihaknya juga merasakan apa yang saat ini menjadi harapan masyarakat Beriga dan sekitar serta seluruh masyarakat Bangka Belitung.
“Kita paham, bahwa sebagian besar masyarakat Beriga adalah nelayan, yang sudah turun temurun mencari nafkah dari hasil laut Beriga. Makanya kita harus juga memperhatikan masyarakat Beriga dan sekitarnya ini,” ungkapnya.
Menyikapi fenomena yang sekarang terjadi di tengah masyarakat Beriga, lanjut Didit, maka DPRD Bangka Belitung perlu memetakan keresahan nelayan dan masyarakat lainnya.
Untuk mencari tahu apa yang sedang dirasakan dan dibutuhkan masyarakat Beriga, Didit mendukung rencana Kades Beriga untuk menggelar audiensi bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Bangka Belitung.
Diharapkan melalui audiensi dan diskusi antara masyarakat dan para wakil rakyat ini, maka akan didapat solusi-solusi yang tepat dan cepat, sehingga bisa memberikan ruang yang kondusif antara kepentingan PT Timah Tbk dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat Beriga khususnya, serta masyarakat Bangka Belitung secara luas.
“Berdasarkan informasi dari rekan-rekan Pansus DPRD yang disampaikan langsung oleh masyarakat, hampir 85% masyarakat Beriga menolak adanya aktivitas pertambangan di kawasan Batu Beriga. Informasi ini perlu diluruskan ya jangan terkesan seakan-akan DPRD mengadu domba antara masyarakat. Itu tidak benar sama sekali ya. Maka untuk itu DPRD akan mencari format win-win solution, agar masyarakat dapat bekerja dan tetap bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai nelayan tampa terganggu dengan hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Namun demikian, kata Didit, sebagai wakil rakyat, pihaknya juga harus memikirkan dan mencari solusi agar PT Timah Tbk juga tetap mendapatkan biji timah yang merupakan kewajiban mereka untuk ikut membangun negara Indonesia.
Sehingga kelangsungan PT Timah Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berjalan dengan baik dan lancar.
“Untuk mencari solusi terbaik ini, pada saat kami dilantik sebagai pimpinan sementara, saya mewakili Para Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung bersama Pak Achmad Danny sebagai Direktur Utama PT Timah di dampingi Direktur Operasional menghadap Kementerian ESDM. Kita diterima dengan baik. Tujuan kita mendorong dan minta pihak Kementerian ESDM mempercepat legalitas Eks Koba Tin yang ada di Kecamatan Koba dan Lubuk Besar. Karena potensi eks Koba Tin itu terutama di daerah Merbuk, Kenari itu lebih besar dan lebih kaya potensinya dibanding Laut Batu Beriga, yang luasnya lebih hampir 200 hektar. Dan untuk lokasi ini masyarakatnya sangat mendukung agar dilakukan aktivitas pertambangan atas nama negara,” jelasnya.
Inilah kata Didit, solusi sementara untuk mendinginkan keresahana dan ketegangan PT Timah Tbk dengan masyarakat Beriga, yang masih membutuhkan Laut Beriga sebagai ladang mencari nafkah mereka.
“Sedangkan untuk di Laut Beriga akan kita petakan potensi dan solusinya, termasuk nanti Pansus juga akan mempertanyakan legalitas, masalah AMDAL dan keterlibatan masyarakat Batu Beriga. Karena menurut warga dan Kades, mereka tidak dilibatkan dalam proses atau rencana nambang di Batu Beriga. Semua ini akan kita selesaikan melalui Pansus DPRD. Untuk itu kami minta, baik PT Timah ataupun warga tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu ketegangan di Laut Beriga. Tunggu hasil Pansus DPRD Babel,” pungkasnya.
Sumber: www.trasberita.com
