Ikuti Kami

Banjir Jakarta Bukti Normalisasi Anies Hanya Fiksi

Janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi.

Banjir Jakarta Bukti Normalisasi Anies Hanya Fiksi
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo.

Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan kejadian banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat dihindari. 

Baca: Basuki Sayangkan 17 Km Kali Ciliwung Belum Dinormalisasi

Demikian juga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta sebagai salah satu janji kampanye Anies Baswedan  pada tahun 2017.

"Hal ini menjadi renungan kita bersama  bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi kongkrit yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, baru-baru ini.

Selama dua tahun ini, lanjut Rio, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkrit dari Gubernur Anies. Program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini.

Sedangkan Pemerintah pusat pun juga sudah mencoba untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan banjir di Jakarta terkait program sodetan kali Ciliwung, dimana pemerintah pusat menawarkan menjalankan operasional sodetan, sedangkan Pemprov melakukan pembebasan lahan. Akan tetapi pembebasan lahan tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar enak dipandang. Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kemasalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat. Fraksi sepenuhnya menyadari bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terlepas dari tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh pak Gubernur dalam membantu korban banjir, " tegas Rio.

Fraksi PDI Perjuangan melanjutkan, Gubernur juga perlu mempertanggung jawabkan tindakan preventif yang sama sekali belum dilakukan, dan menyebabkan banjir yang luas saat ini terjadi.

Terkait dengan banjir besar yang terjadi di berbagai wilayah di DKI Jakarta sejak Rabu dini hari hingga saat ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungkan selama dua tahun ini.

Baca: Yuke Desak Anies Buat Desain Utama Penanganan Banjir

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta. Fraksi menilai program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan oleh  Gubernur ternyata tidak menjadi solusi.

"Faksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," pungkas Rio.

Quote