Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan yang memiliki lima anggota di DPRD Ende malah mengintruksikan fraksinya menggeser pokir untuk kepentingan pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Alasan mendasar DPC mengambil sikap seperti ini karena saat ini TPA Rate yang selama ini menjadi tempat pembuangan akhir sampah ditutup Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan persoalan ini dianggap sebagai extra ordinary.
Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Ende, Heri Gani mewakili pengurus DPC PDI Perjuangan Ende kepada wartawan di sekretariat partai jalan El Tari Ende, Selasa (22/4/2025) sore mengatakan sikap itu dilakukan oleh DPC karena posisi partai sebagai pengusung bupati dan wakil bupati periode 2025 – 2030.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
“Keputusan ini setelah rapat internal di tingkat DPC. Sebagai partai pengusung kami merasa bertanggungjawab mengambil langkah strategis supaya berbagai fenomena polemik harus segera diakhiri dan fokus urus rakyat di daerah ini,” kata Heri Gani.
Heri mengatakan, ada beberapa poin sikap yang menjadi keputusan DPC melalui mekanisme rapat untuk mendukung program pemerintah. Salah satunya mengintruksikan fraksinya di DPRD Ende untuk menolkan pokir dan menggeser untuk pengadaan lahan TPA baru.
Ketua tim pemenangan Paket Deo Do pada Pilkada Ende beberapa waktu lalu ini mengatakan persoalan penutupan TPA adalah persoalan luar biasa (extra ordinary) yang harus segera disikapi oleh PDI Perjuangan.
Dikatakannya, persoalan penutupan TPA membutuhkan langkah cepat, tepat untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat tata kelola sampah yang tidak diurus dengan baik.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Persoalan sampah di daerah ini adalah salah satunya adalah persoalan pembiayaan untuk pengadaan tanah TPA yang sudah direncanakan dari waktu ke waktu namun belum sampai pada transaksi pembelian.
Berkaitan dengan itu dan ditengah keterbatasan anggaran, kata Heri, DPC PDI Perjuangan Ende melihat hanya ada satu ruang yang bisa dimanfaatkan saat ini yaitu melakukan rasionalisasi anggaran dalam APBD lebih khusus pada belanja pokir anggota DPRD Ende.
“Kami tidak bicara soal pokir fraksi lain. Kami bicara di internal PDI Perjuangan dan berkomitmen untuk siap nolkan pokir anggota DPRD dari PDI di tahun anggaran 2025. DPC instruksikan agar pokir digeser untuk belanja pengadaan lahan TPA,” katanya.
