Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Jatim meminta semua pihak terkait untuk tidak menggunakan cara kekerasan (represi) dalam menyikapi fenomena aksi demonstrasi menolak UU TNI yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sipil beberapa hari terakhir di berbagai kota di Tanah Air, termasuk di wilayah Jatim.
Pasalnya, penanganan demonstrasi dengan menggunakan kekerasan dinilai bukan hal yang semestinya dilakukan. Sebaliknya pendekatan dialogis haruslah lebih diutamakan agar stabilitas Jatim tetap terjaga.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
“Kami berharap semua pihak tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Mahasiswa yang berdemonstrasi adalah anak-anak bangsa yang membawa aspirasi sebagai bagian dari tugas sejarahnya. Pendekatan humanis dan dialogis harus diutamakan oleh semua pihak,” pinta Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Deni Wicaksono, Selasa (25/3).
Politikus yang juga wakil ketua DPRD Jatim itu menegaskan bahwa demonstrasi adalah bentuk ekspresi yang wajar dan dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu tidak boleh ada pelarangan terhadap demonstrasi. Sehingga akan lebih elok jika semua pihak menahan diri untuk tidak saling memprovokasi dan melakukan kekerasan.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
“Kami mendengar ada tindakan-tindakan kelerasan yang dialami oleh sejumlah mahasiswa, dan bahkan di Surabaya juga dialami oleh insan pers. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang,” harap alumnus Unair Surabaya ini.
Lebih jauh Ketua Persatuan Alumni GMNI Jatim tersebut optimistis situasi Jatim akan tetap kondusif apabila pendekatan humanis dan dialogis diterapkan dalam menyikapi berbagai aksi demonstrasi mahasiswa maupun masyarakat.
“Jika semua pihak menahan diri, InsyaAllah situasi akan tetap kondusi. Mahasiswa dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasinya dengan baik, Sedangkan aparat berwenang juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” jelas Deni Wicaksono.
