Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, selama tahun 2024 Indeks Pemberdayaan Gender di Jatim masih rendah.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno, menyampaikan bahwa masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama di daerah-daerah dengan indeks pemberdayaan gender yang rendah.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, seperti Sampang, Malang, dan Probolinggo, masih memiliki indeks pemberdayaan gender di bawah angka 90. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang harus segera dijembatani melalui kebijakan yang berpihak kepada perempuan,” ujar Untari, Rabu (23/4/2025).
Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang mampu mendorong kesejahteraan perempuan secara merata.
“Kami terus mendorong lahirnya regulasi, kebijakan, dan advokasi yang berjejaring guna menciptakan perempuan yang berintegritas serta mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.
Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga menyebut bahwa meskipun Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak, ada beberapa aspek yang perlu diperkuat dan ditekankan ulang dalam implementasinya.
“Provinsi ini telah cukup maju dalam urusan pemberdayaan perempuan. Namun, dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, perlu dilakukan penataan ulang agar program-program perlindungan tetap berjalan maksimal,” ujarnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di sejumlah wilayah, termasuk di daerah pemilihannya.
“Jawa Timur memiliki banyak wilayah pedesaan dan kawasan industri yang kerap menjadi lokasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi,” tegasnya.
Komisi E, tambah Untari, akan terus berjuang memastikan perempuan dan anak di Jawa Timur mendapatkan perlindungan hukum, dukungan sosial, dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan.
