Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan menyatakan komitmennya menjalankan isi dari kerja sama dengan tujuh partai politik (parpol) yang sudah disetujui bersama.
Kerja sama tujuh partai ini telah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN di Maribu, Minggu (9/6).
Baca: Ganjar: Perlu Ada Ruang 'Check and Balances' di Pemerintahan
Adapun isi dari deklarasi tersebut, di antaranya, dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Jepara, tujuh parpol bersepakat menjalin kerja sama dalam Pilkada Kabupaten Jepara.
Didasarkan pada visi dan misi bersama agar terjadi percepatan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Jepara.
Selanjutnya tujuh Parpol tersebut bersepakat membuka kerja sama dengan parpol lain dan pimpinan partai untuk segera berkomunikasi ke DPP masing-masing terkait kerja sama tersebut.
''Dari DPP PDI Perjuangan memang menginstruksikan agar ada DPC bekerja sama dengan partai lain. Ini adalah tindak lanjut dari instruksi tersebut,'' kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jepara Junarso, Rabu (12/6).
Ia memastikan, PDI Perjuangan selalu tegak lurus dan taat pada keputusan DPP. Sehingga komunikasi tersebut dilakukan. Termasuk instruksi untuk menjalin komunikasi dengan bakal calon kepala daerah yang telah mendaftar penjaringan di PDI Perjuangan.
"Dari komunikasi itu, yang paling sering komunikasinya adalah mas Wiwit (Witiarso Utomo). Namun juga kami berkoordinasi dengan bakal calon lainnya,'' beber Junarso.
Baca: PDI Perjuangan Tugaskan Ganjar Pranowo Dalam Pilkada Serentak
Saat ini Junarso menjelaskan, jika di PDI Perjuangan, masih dalam tahapan penjaringan, yaitu masih ada proses survei serta fit and proper test untuk bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar melalui PDI Perjuangan Oleh karena itu proses ini harus dihormati, sampai dengan turunnya rekomendasi dari DPP.
Dalam proses sampai turunnya rekomendasi tersebut, komunikasi politik dengan parpol lain, komunikasi dengan bakal calon akan dilaporkan ke DPD dan DPP agar menjadi pertimbangan dalam memberikan rekomendasi.
''Kami melaporkan, karena yang mengetahui dinamika politik di kabupaten adalah DPC,'' terangnya.
