Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengungkapkan, secara keseluruhan, Kabupaten Malang menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup hati-hati dengan pendapatan yang tidak sepenuhnya tercapai.
Namun masih ada ruang untuk perbaikan.
Dimana realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya penghematan, namun juga perlu diperiksa apakah penghematan tersebut tidak memengaruhi kualitas layanan publik atau keberhasilan program.
“Di sisi lain, rasio pajak yang rendah dan rasio kemandirian daerah yang masih kecil menjadi area yang perlu difokuskan untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal dan kemandirian ekonomi daerah,” papar Adeng.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Fraksi PDI Perjuangan sambung Adeng, merekomendasikan perlunya efisiensi Penggunaan Anggaran untuk prioritas pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Evaluasi berkala dan alihkan dana yang tidak terpakai ke program lebih mendesak. Serta melakukan pengawasan anggaran. Yang mana pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti E-Budgeting untuk memantau anggaran secara Realtime,” ujarnya.
Adeng menambahkan, perencanaan anggaran secara realistis, harus menggunakan pendekatan Zero Based Budgeting untuk memastikan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi yang realistis, mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi dan krisis.
Pemkab Malang juga harus melakukan pemanfaatan ruang fiskal dengan bijaksana untuk merespons kebutuhan mendesak tanpa mengganggu program prioritas. Dan juga menyiapkan cadangan fiskal untuk kejadian tak terduga.
Termasuk, BAPPEDA Kabupaten Malang harus memperhatikan program yang masuk skala prioritas.
“Diantaranya, memberikan dukungan penganggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam merealisasikan pembangunan 3 TPT di daerah MALABAR (Malang Barat-re ed) meliputi kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon. Juga memberikan dukungan penganggaran untuk Dinas Cipta Karya dalam percepatan program subsidi bedah rumah,” terang Adeng.
Terakhir, DPRD merekomendasikan agar Pemkab Malang, melakukan Diversifikasi Pembiayaan. Aplikasinya, dengan mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan publik – swasta, untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan mempercepat pembangunan daerah. Serta, melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
“Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran melalui forum anggaran dan platform digital untuk memastikan program yang tepat sasaran. Kemudian harus Fokus pada Prioritas Pembangunan. Menggunakan anggaran untuk sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemkab Malang juga harus meningkatkan transparansi anggaran dengan mempublikasikan laporan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien” Adeng mengakhiri.
Seperti diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dan strategis sebagai penunjang Desentralisasi Fiskal dan pembangunan Daerah. Dalam perjalanannya beberapa tahun terakhir, capaian PAD Pemerintah Kabupaten Malang, diketahui tidak pernah tercapai 100 persen.
Hal ini terungkap saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (23/4/2025) lalu dengan agenda, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Malang terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Malang 2024.
Dimana pada tahun 2024 lalu salah satunya, dari target Rp 1.039.565.414.636, PAD Pemkab Malang hanya terealisasi 90,12 persen. Jika dirupiahkan sebesar Rp 936.840.695.343 Rupiah.
Capaian PAD yang paling memperihatinkan adalah retribusi daerah pelayanan kesehatan RSUD Ngantang dari target Rp 3,1 Milyar, hanya terealisasi sebesar Rp 4,7 juta atau 0,15 persen.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Sementara retribusi parkir jalan Umum dari target Rp 17.877.875. 974, hanya terealisasi sebesar Rp 2,7 juta atau 15,50 persen. Kemudian retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan-TPI dari target Rp 9,964 milyar, hanya terealisasi Rp 2, 402 milyar atau setara 24,12 persen.
Kemudian retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata Wendit dari target Rp 5,240 Milyar, hanya terealisasi sebesar Rp 264 Juta atau 5,04 persen.
Dari fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, kurang cermat dalam hal penentuan target retribusi. Serta tidak didasarkan kajian data potensi yang ada atau memang kurang serius mendongkrak PAD.
Sehingga, hal itu berdampak buruk kepada tampilan APBD Kabupaten Malang. Serta, bisa mengganggu pelaksanaan program yang telah direncanakan.
