Ikuti Kami

Banteng Purwakarta Tolak Harga BBM Bersubsidi Naik

PDI Perjuangan Purwakarta mendengar jeritan masyarakat, karena itu sekali lagi kami mendukung Presiden untuk tidak menaikan BBM bersubsidi. 

Banteng Purwakarta Tolak Harga BBM Bersubsidi Naik
Ketua DPC PDI Perjuangan Purwakarta Sutisna.

Purwakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Purwakarta Sutisna, menyampaikan sesuai rekomendasi rakorwil DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Bekasi tanggal 26 Agustus 2022 mendukung Presiden Jokowi untuk tidak menaikan BBM.

“Jadi saya sampaikan bahwa sikap DPC PDI Perjuangan Purwakarta jelas adanya, seperti terkait rencana kenaikan harga BBM, kami mendukung Presiden untuk menolak rencana kenaikan harga BBM,” katanya.

Karena dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi, sambung Sutisna mengatakan akan semakin membebankan masyarakat dan masyarakat akan menjerit.

Baca: Repdem Dorong Presiden Tak Naikkan Harga Pertalite & Solar

“Harga-harga sembako akan meningkat kalau harga BBM naik, maka beban masyarakat akan semakin tinggi,” ucap Sutisna.

Tambahnya, PDI Perjuangan Purwakarta mendengar jeritan masyarakat, karena itu sekali lagi kami mendukung Presiden untuk tidak menaikan BBM bersubsidi. 

Sebelumnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat (Jabar) merekomendasikan agar Presiden Jokowi, tidak menaikan harga BBM Pertalite.

Rekomendasi itu dihasilkan dalam Rakerwil PDI Perjuangan Jabar wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

'Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono di Bandung Jumat (26/8).

Baca: Sri Untari Harap Banyak Anak-anak Muda Turut Berkoperasi

Alasan tidak menaikan harga BBM Pertalite, kata dia, mengacu pada pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022.

Kepala negara menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

Apalagi, kata Ono, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.

Quote