Tegal, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan menyebut ditundanya paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tegal akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan imbas dari adanya konflik Wali Kota Dedy Yon dan Wakil Wali Kota M. Jumadi yang mencuat akhir-akhir ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, Edy Suripno mengatakan, meski Dedy berhalangan hadir, seharusnya pembacaan LKPj bisa diwakilkan Jumadi. Apalagi penyampaian LKPj merupakan agenda penting.
“Baru terjadi hari ini. Kami kaget dimana Wali Kota tidak hadir namun tidak memberikan mandat kepada wakilnya untuk membacakan LKPj,” kata Edy di Gedung DPRD, baru-baru ini.
Akibatnya, paripurna penyampaian LKPj ditunda karena tidak ada yang mewakili. Hal itu pun menurutnya sesuatu yang tidak wajar.
Baca: Wali Kota Tegal Dinilai Gagal Tetapkan Karantina Wilayah
“Normalnya tata kelola pemerintahan, ketika Wali Kota tidak hadir, biasanya yang mewakili wakil,” katanya.
Edy pun mengaku tak mau mencampuri konflik internal antara keduanya.
“Namun kita mengingatkan, ada pertanggungjawaban atas mandat dari rakyat. Yakni mandat untuk melindungi, melayani dan menyejahterakan,” katanya.
Untuk itu, Edy berharap Dedy dan Jumadi bisa segera menuntaskan persoalan pribadi keduanya sehingga tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Selesaikan konflik di dalamnya. Jangan libatkan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau sudah seperti ini kacau dan sangat mengganggu jalannya pemerintahan,” kata Edy.
Atas peristiwa tersebut, Edy menilai konflik keduanya memang benar-benar nyata dan terjadi.
“Dapat diketahui dari insiden itu semakin mempertegas Pemkot sedang dalam kondisi instabilitas. Ini harus segera diselesaikan,” pintanya.
Menurut Edy, agenda penyampaian LKPj tersebut merupakan agenda sangat penting. Apalagi, agenda tersebut sudah disepakati Wali Kota sebelumnya.
“Penjadwalan sejak sebulan sebelumnya. Penyampaian waktu pelaksanaan LKPj juga permintaan Wali Kota. Jadi yang meminta hari ini paripurna, Wali Kota. Tetapi disayangkan dia tidak hadir,” katanya.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan itu berharap ketidakstabilan tersebut tidak sampai berlarut-larut karena jelas masyarakat bakal yang paling dirugikan.
Baca: Dewi Aryani Apresiasi Pembentukan Satgas Corona Kota Tegal
“Kalau seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa instabilitas sedang terjadi dan masyarakat dirugikan,” katanya.
Menurutnya, jika pucuk pimpinan atau kepala daerah masih terus berkonflik, maka kerja tim di jajaran birokrasi di bawahnya juga tidak bisa berjalan maksimal.
“Yang ada hanya rasa curiga, rasa was-was. Kenyataan birokrasi di bawahnya stagnan. Dengan siapa dia harus berkoordinasi dan kepada siapa mereka akan mengikuti,” katanya.
“Selesaikanlah konflik di dalamnya. Jangan sampai urusan politik antara keduanya membias atau berimbas terhadap tata kelola pemerintahan. Yang terjadi saat ini instabilitas politik mengganggu jalannya pemerintahan. Contoh konkritnya rapat paripurna hari ini,” pungkasnya.
