Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan upaya pemerintah memberikan Banpres (Bantuan Presiden) Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta sejak akhir Agustus lalu, serta menyerap produk-produk UMKM melalui belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat membantu para pengusaha kecil untuk bertahan di tengah pandemi.
Baca: Presiden Ajak Pelaku Usaha Tak Putus Asa Hadapi Pandemi
“Adanya kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk fasilitasi belanja produk-produk usaha mikro & UKM melalui pasar digital merupakan langkah baik yang harus diapresiasi. Kebijakan ini bisa menggerakkan perekonomian di daerah, karena akan ada banyak pelaku UMKM yang akhirnya bisa menyalurkan barang-barangnya tanpa terkendala jarak, waktu, biaya, dan beragam kesulitan di tengah pandemi,” ujar Adi dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10).
Untuk itu, ia mendukung upaya pemerintah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap bertahan dan segera pulih dari dampak pandemi Covid-19 mendapat apresiasi.
Dukungan tersebut diberikan lantaran mulai terbangunnya kolaborasi pemerintah dan BUMN untuk membantu UMKM.
Menurut Adi, pandemi Covid-19 telah membuat sektor UMKM kesulitan untuk pulih dan menggerakan perekonomian, apabila tidak tidukung oleh banyak pihak.
“Pemulihan sektor usaha mikro dan UKM menjadi prioritas untuk bangkit kembali. Gotong royong dan kolaborasi berbagai stakeholders merupakan langkah yang dapat mengakselerasi kebangkitan sektor UMKM,” ujarnya.
Banpres berupa bantuan langsung tunai atau BLT Rp2,4 juta merupakan skema bantuan presiden atau Banpres dari Jokowi untuk setiap usaha mikro. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian yang akan menyasar 12 juta usaha mikro di sektor UMKM.
Baca: Presiden Serahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Kalteng
Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki beberapa saat lalu, hingga kini pemerintah telah mengalokasikan dana Rp321 triliun untuk membelanjakan produk-produk UMKM. Selain itu, pemerintah juga sudah menggelar pelatihan dan pendampingan agar jutaan pelaku UMKM bisa mengakses laman e-katalog LKPP.
Pemerintah juga mendorong agar setiap BUMN mulai membeli produk UMKM untuk memenuhi rencana belanja senilai Rp14 miliar ke bawah. Pembelian barang-barang UMKM oleh BUMN bisa dilakukan secara daring melalui platform Pasar Digital (PaDi) yang baru diluncurkan Agustus lalu.
“Pelatihan bagi UMKM dan daerah agar mendorong pengusaha kecil melek teknologi digital merupakan hal yang bagus dan harus diperluas pelaksanaannya. Karena dari data terkini baru 13 persen atau sekitar 8 juta UMKM di Indonesia yang terhubung ke berbagai platform marketplace online. Padahal jumlah pelaku UMKM di Indonesia sekarang sudah berjumlah 64,19 juta lebih,” ujarnya.
Apresiasi serupa juga sempat diutarakan politikus Partai NasDem Hilary Brigitta Lasut dalam webinar yang diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika pekan lalu. Saat itu, Brigitta menyebut dukungan yang diberikan pemerintah agar pelaku UMKM melek digital sudah kuat. Akan tetapi, perkembangan yang lebih besar masih bisa terjadi jika rangsangan terhadap UMKM lebih diperkuat dan dilakukan secara bersama-sama ke depannya.
“Ekonomi digital Indonesia bakal meraksasa apabila potensi UMKM bisa diangkat melalui platform digital dan perdagangan elektronik,” ujar Brigitta, Rabu (14/10).
Di tempat terpisah, Anggota Komisi VI dari PDI Perjuangan Arya Bima sebelumnya menyebut bahwa kebijakan pemerintah untuk membantu UMKM saat ini sudah bagus. Akan tetapi, dia berharap ke depannya akan ada lebih banyak lagi stakeholder yang terlibat dalam upaya mendorong pengembangan UMKM.
“Kadang Kementerian UMKM dan Koperasi kedodoran sendiri untuk mengkoordinasikan. Dalam situasi akibat pandemi Covid-19 seperti ini perlu ada langkah-langkah atau terobosan dan koordinasi,” ujar Bima.
Selama ini, penyaluran bantuan dan fasilitas keuangan terhadap pelaku UMKM serta usaha Ultra Mikro (UMi) sudah dilakukan sejumlah lembaga seperti PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Kedua BUMN ini memiliki program pembiayaan khusus untuk pelaku UKM dan UMi yakni Pegadaian Kreasi dan Kreasi Ultra Mikro, serta PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
Di tengah pandemi Covid-19, Pegadaian dan PNM dipercaya menjadi penyalur pembiayaan UMi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pembiayaan yang dititipkan PIP melalui PNM hingga Agustus lalu mencapai Rp1,2 triliun. Kemudian, dana stimulus yang ditempatkan melalui Pegadaian hingga periode yang sama mencapai Rp400 miliar.
Baca: Presiden Serahkan Banpres Produktif di Yogyakarta
Selain Pegadaian dan PNM, lembaga keuangan lain yang kerap menyalurkan pembiayaan bagi pelaku UMKM adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hingga semester I/2020 portofolio kredit BRI ke sektor UMKM mencapai 78,58 persen dari total pembiayaan, atau setara Rp725,27 triliun.
Selain fokus memberikan kredit bagi pelaku UMKM, BRI terlibat dalam penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk jutaan pelaku usaha kecil. Hingga awal Oktober, BRI sudah menyalurkan Banpres Produktif bagi 2,3 juta pelaku usaha mikro dengan nilai lebih dari Rp5,53 triliun.
