Jakarta, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Komisi Informasi Pusat (KIP) sejatinya adalah lembaga negara yang dibuat dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan kepada masyarakat melalui informasi benar, jadi KIP perlu berperan dalam meluruskan informasi hoaks yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
"KIP dibentuk sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tak satu pun masyarakat kesulitan mendapatkan informasi," ujar Basarah saat diskusi antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dan PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, konteks tanggung jawab KIP sebagai lembaga negara tentu harus dijalankan dengan baik, yakni untuk mendapatkan informasi yang benar dan dibutuhkan publik.
Hal ini perlu ditegaskan di tengah terjadinya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Termasuk informasi yang menyangkut parpol.
"Ketika ada kesimpangsiuran, banyak berita bohong, berita menyesatkan, hoaks dan lainnya. Maka KIP dapat mengisi ruang itu dengan berita benar sebagai bentuk pertanggungjawaban juga," jelasnya.
Basarah juga mengatakan bahwa saat ini terjadi liberalisasi informasi yang melahirkan banyaknya informasi hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya saling menjatuhkan. PDI Perjuangan pun sering kali menjadi korban dari hal tersebut.
"Ada yang menyebut PDI Perjuangan itu sarang PKI, PDI Perjuangan anti-Islam, jelas semuanya itu tidak benar. Maka ini harus diluruskan, agar keberadaan KIP ini bisa mencerahkan kesadaran publik," tegasnya.
Basarah juga mengingatkan bahwa KIP maupun PDI Perjuangan sama-sama lembaga publik yang uangnya dibiayai dari APBN. Dengan demikian KIP dan parpol pun harus melakukan keterbukaan pertanggungjawaban.
"Atas kebebasan informasi yang semakin liberal, negara bertanggung jawab dari ancaman 'proxy war', kita hadirkan KIP yang dipayungi Undang-Undang," tuntur Basarah.
Wakil Ketua KIP Gede Nariyana Sunarkha mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan, termasuk ekses negatif dari liberalisasi informasi, yakni munculnya banyak ujaran kebencian dan berita hoaks. Hal ini pun nanti akan menjadi perhatian dari KIP.
"Selama ini memang kita baru bergerak dan belum banyak yang bisa silakukan karena belum lama dilantik. Tapi apa yang disampaikan Pak Basarah benar sekali terkait keharusan untuk memberi informasi yang benar dan mencerdaskan. Artinya melawan berita hoaks," jelasnya.
