Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta sekolah tidak mempekerjakan guru yang intoleran dan anti keberagaman di sekolahnya.
“Citra Madrasah Diniyah yang selama ini positif, jangan sampai dirusak dengan menyebarkan ide-ide menentang negara oleh guru-guru yang menebar intoleransi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa banyak guru anti keberagaman, intoleran dan irasional, dan ini berbahaya bagi perkembangan intelektual siswa," ujarnya dalam acara Tech Leadership: Peningkatan keterampilan pimpinan Madrasah Diniyah Kabupaten Malang Tahun 2022 di Malang, Jawa Timur, Kamis (22/12).
Tim dari UIN Jakarta menemukan banyak guru yang tidak moderat. Misalnya, menurut survei, 21% guru tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama dapat menyelenggarakan acara keagamaan, 56% guru tidak setuju jika non-Muslim mendirikan sekolah agama di dekatnya, 33% guru siap mendorong orang lain untuk berjuang mendirikan negara Islam, dan 29 persen guru mengatakan mereka siap mengobarkan jihad di Filipina, Suriah, dan Irak.
Baca: Risfayanti: Toleransi Umat Beragama Kunci Kemajuan Bangsa
“Jika semua pandangan ini tidak dikoreksi, saya khawatir dukungan pemerintah terhadap ratusan ribu madrasah Islam akan disalahgunakan terhadap negara. Kita adalah satu bangsa. Dari pengalaman, kita terbelah di antara beberapa negara yang tidak bisa menjaga kebhinekaannya,” katanya.
Oleh karena itu, Ahmad Basarah merasa perlu untuk membimbing para pimpinan Madrasah Diniyah agar secara bersama-sama memahami secara sistematis dan benar tujuan nasional yang menjadi dasar negara ini didirikan. Salah satunya dengan penguatan empat pilar MPR RI, seperti yang dilakukannya di hadapan para pengurus Madrasah Malang.
“Saya ingin mengutip pesan Bung Karno kepada para guru. Dikatakannya, bangsa akan kehilangan kemanusiaannya jika guru hanya tahu cara mengajar, cara menulis, dan cara berhitung. Hanya seorang guru yang memiliki semangat kebangkitan yang dapat menghidupkan kembali jiwa seorang anak," kata Presiden Kelompok PDI Perjuangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pada 2021 kini terdapat 26.129 sekolah madrasah resmi di bawah Kementerian Agama dengan 334.533 guru. Sementara itu, data Kementerian Agama tahun 2021/2022 menyebutkan saat ini terdapat 84.740 madrasah informal.
Baca: Gus Falah Soroti Proyek Gasifikasi Batu Bara Jadi DME
“Kalau negara tidak menggunakan potensi besar ini, saya tidak tahu masa depan Indonesia akan seperti apa. Nasionalisme harus terus dikobarkan karena pihak-pihak tertentu diketahui sengaja menyebarkan fitnah bahwa Pancasila adalah thagut, Pancasila adalah paham sekuler yang melawan Ajaran Islam,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI itu.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi dalam sambutannya berjanji pada tahun 2023 semua guru Madrasah Diniyah akan mendapat santunan Rp 500.000.
Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan Ahmad Basarah, dirinya meminta kepada para guru madrasah untuk lebih giat mendidik siswanya dengan akhlak yang baik, etika karakter serta cinta bangsa dan negara. Dia berjanji, saat APBD Kabupaten Malang naik, insentif bagi guru madrasah diniyah juga akan meningkat dan bahkan Pemkab Malang bisa meminjamkan dana ke perusahaan tanpa bunga.
