Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan tidak ada ruang berdirinya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Baca: Whisnu Sakti: Nilai Pancasila Sangat Relevan Dalam Hidup
"Saya pastikan sama sekali tidak ada ruang untuk PKI bangkit," kata Basarah, Senin (1/6).
Basarah tak membantah ketika disebut draf RUU itu ditelaah, isinya tentang semacam guidance (panduan) dalam melaksanakan pemerintahan sesuai Pancasila.
Dengan RUU itu, penyelenggara negara dituntun memastikan Pancasila sebagai napas utama pelaksanaan bernegara. Sama sekali tak berbicara soal isme baru bagi Indonesia. "Betul itu substansinya," kata Basarah.
RUU itu sendiri merupakan inisiatif DPR. Drafnya dibuat dan diusulkan DPR untuk masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas). Pada rapat paripurna DPR terakhir, draf RUU diterima oleh semua mayoritas fraksi dan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, draf RUU akan dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah.
"Tentu saja substansi itu nanti akan dibahas lagi oleh pemerintah dan DPR di dalam pembahasan materi RUU," kata Basarah.
Baca: Hasto: Bulan Bung Karno 2020 Menjawab Tantangan Masa Kini
Lebih jauh, Basarah mengatakan bahwa disahkannya UU HIP bukan berarti menghapus Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme.
TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 disebutkan masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran komunismenya tak mungkin lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
