Malang, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan bahwa penurunan angka stunting pada anak bukan hanya masalah pemerintah namun juga persoalan bersama, maka dari itu harus dihadapi secara menyuluruh oleh semua pihak dari pusat hingga daerah.
Rumusnya adalah kerjasama serta gotong royong semua pihak, sinergitas elemen masyarakat sangat diperlukan dengan cara mengaktifkan Posyandu.
Baca: Ganjar Ajak Remaja Cegah Pernikahan Dini
Pengembangan SDM Indonesia merupakan tanggung jawab berkesinambungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perempuan Dan Anak, BKKBN sampai dengan pemerintah provinsi hingga kota/kabupaten terutama terkait informasi terkait potensi munculnya stunting
"Sosialisasi atau penyuluhan kepada kelompok rentan stunting seperti ibu hamil, setelah melahirkan, balita serta anak usia golden time itu sangat diperlukan, disitulah fungsi Posyandu menjadi bagian terpenting sebagai sarana untuk menjadi ruang sosialisasi dan pemantauan bagi masyarakat di tingkatan paling bawah," kata di Pos Paud Mentari Jalan Selorejo 26 D, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jatim, Sabtu (20/8).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk melakukan pencegahan melalui edukasi secara masif dan berkelanjutan melibatkan Posyandu.
Baca: Gus Nabil Apresiasi Komitmen Presiden Atasi Stunting
“Ini yang harus di tangani, jangan sampai ada anak yang di nyatakan stunting di era sekarang ini,” ujarnya.
Hal ini menjadi gerakan nasional untuk di atasi. Menurut Made, poin utamanya adalah, membangun komitmen dengan OPD. Jangan sampai sudah ada rekomendasi tapi tidak masuk di program masing-masing perangkat.
“Bukan tugasnya Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja untuk menurunkan angka stunting. Jadi langkah-langkahnya ada yang bersifat preventif maupun intervensi,” jelas Made.
