Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan PDI Perjuangan tetap mematuhi UUD 45 terkait masa jabatan presiden.
Bahkan Basarah menampik kabar jika pihaknya bersama koalisi berencana melakukan amandemen UUD 1945.
Khususnya, pasal 7 yang menyebut jika presiden dan wapres menjabat lima tahun dan bisa dipilih kembali pada periode selanjutnya.
Baca: Hendrawan: PDI Perjuangan Konsisten dengan Kebangsaan!
"Belum pernah ada gagasan atau pembahasan tersebut. Apalagi, mengubah konstitusi negara kita hanya untuk menambah masa jabatan Presiden Jokowi," kata Basarah di Jakarta, Jumat (12/3).
Dia menuturkan, bagi PDI Perjuangan, masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 sudah ideal dan tidak perlu diubah kembali.
Sebaliknya, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah hadirnya sebuah haluan negara dan haluan perencanaan pembangunan.
"Baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Agar target dan tujuan negara kita sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 dapat segera tercapai," ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, dia mengaku memang perlu ada amendemen terbatas UUD RI 1945. Khususnya, yang mengatur tentang wewenang MPR agar menetapkan kembali Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional.
Baca: Lantik Kepala Daerah, Ganjar Sampaikan Pesan Bung Karno
Sebelumnya, berbagai manuver politik saat ini diduga berbagai pihak berpotensi berencana mengubah masa tiga periode jabatan presiden.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga ada maksud terselubung di balik upaya pengambilalihan Partai Demokrat.
Pangi khawatir, salah satu tujuannya agar Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Pangi juga merasa prihatin atas pihak Istana yang mengabaikan upaya Moeldoko merebut kepemimpinan Partai Demokrat. Menurutnya, hal itu memunculkan spekulasi di masyarakat akan maksud pihak Istana.
