Jakarta, Gesuri.id - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa semua pembangunan infrastruktur baik yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN harus sudah selesai pada semester pertama 2024.
"Kita pada tahun 2023 -2024 , dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022 di Jakarta, Senin (31/10).
Baca: Mega Proyek KIH, Deddy Minta Pemprov Utamakan Pekerja Lokal
Basuki mengatakan semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat bagi masyarakat. "Sehingga itulah menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti," katanya.
Dengan acuan tadi, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI.Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 - 2024. ," kata Basuki.
Baca: Ansy Jadi Delegasi DPR RI di Sidang Tahunan APPF di Bangkok
Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins). Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024.
Pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
