Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Belu sementara, Theodorus Djuang meminta kepada instansi teknis yang menentukan penerima manfaat agar segera mengumumkan daftar nama penerima beasiswa. Sehingga tidak muncul dugaan-dugaan dan asumsi publik.
"Jika nama penerima beasiswa tersebut tidak bermasalah dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah, maka harus mempublikasikan nama penerima beasiswa secara transparan agar diketahui masyarakat Belu," ujarnya, baru-baru ini.
"Kalau penerima beasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tidak masalah dan harusnya dipublikasi agar publik tahu siapa saja yang menerima beasiswa tersebut," tambah Politisi PDI Perjuangan Belu itu.
Lanjut Febby Djuang sapaan akrab mantan Ketua Komisi I DPRD itu, selain dipersoalkan publik di media sosial. Sebelumnya dalam sidang Dewan, Fraksi PDI Perjuangan juga sudah mempertanyakan berdasarkan temuan BPK dalam LHP tahun 2023. Bahkan pernah meminta rilis nama penerima namun hingga saat ini Pemerintah belum memenuhi berikan data tersebut.
"Itu, ada penerimaan dalam hal ini peserta didik yang tidak sesuai dengan SK Bupati Belu. Oleh karena itu, di tahun 2024 ini kepada instansi terkait setransparan mungkin kepada warga sehingga tidak ada dugaan-dugaan sesama warga terkait program tersebut," ucapnya.
Tambah Febby Djuang, di tahun 2023 ada temuan berdasarkan LHP BPK itu ada Rp. 4.470.000, dan sesuai jawaban Pemerintah saat ditanyakan PDI Perjuangan sudah dikembalikan ke kas Daerah.
"Bukan soal pengembalian, tapi asas manfaatnya paling penting untuk anak-anak didik dari keluarga kurang mampu. Tetapi faktanya bantuan beasiswa itu diberikan kepada anak PNS, orang mampu termasuk ada penerima diluar KTP Belu sesuai LHP dalam BPK," katanya.
Febby Djuang berharap, Pemerintah segera merespon apa yang dipertanyakan publik dan diminta juga agar Pemkab Belu memberi respon permintaan data penerima beasiswa dari para anggota DPRD Belu tersebut.
"Kita minta Pemerintah publikasi data penerima beasiswa. Ini sudah yang kedua kali diminta, pertama Pemerintah tidak merespon apa yang disuarakan anggota DPRD. Semoga kali ini Pemerintah bisa membeberkan nama penerima beasiswa kepada publik," ungkapnya.
"Kaitan dengan situasi saat ini momen Pilkada sehingga tidak jadi bahan kampanye dan juga 2024 nanti kita harapkan di tahun 2025 tidak ada LHP dalam temuan BPK di tahun 2023," sambungnya.
Bantuan progam beasiswa Pemerintah Kabupaten Belu dibawah Kepemimpinan Bupati, Agustinus Taolin dan Wakil Bupati, Aloysius Haleserens yang diperuntukkan bagi para siswa penerima diduga bermasalah.
Informasi yang beredar, program beasiswa menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Belu hanya diperuntukan bagi kerabat Bupati Belu. Sehingga Pemerintah enggan menyampaikan atau merilis nama-nama para penerima bantuan.
Sumber: www.katantt.com
