Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi menyoroti kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Beathor menilai bahwa selama lima tahun kepemimpinannya, Anies gagal membenahi Sungai Ciliwung meskipun memiliki anggaran yang besar.
Menurutnya, kondisi banjir saat ini merupakan bukti nyata bahwa kebijakan yang diterapkan di era Anies tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian banjir.
“Anies Baswedan memiliki anggaran besar selama menjabat sebagai Gubernur DKI, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah Sungai Ciliwung. Banjir tetap terjadi setiap musim hujan, dan sekarang masyarakat harus menanggung akibatnya,” kata Beathor, Rabu (5/3).
Ia juga menyoroti kebijakan naturalisasi sungai yang diusung oleh Anies. Menurutnya, program ini tidak memberikan hasil yang diharapkan dalam mengurangi banjir.
Beathor membandingkan kebijakan ini dengan program normalisasi yang diterapkan pada era Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dinilai lebih konkret dalam memperlebar dan menertibkan bantaran sungai.
“Anies lebih memilih naturalisasi daripada normalisasi, padahal kita tahu bahwa untuk mengatasi banjir, sungai perlu diperlebar dan diperbaiki. Naturalisasi yang dijanjikan justru tidak berjalan dengan baik, banyak kawasan di sekitar sungai masih padat permukiman, dan itu menyebabkan air sulit mengalir,” ungkapnya.
Program normalisasi sungai sempat berjalan pada era Ahok dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun, program ini mengalami hambatan pada masa kepemimpinan Anies karena pembebasan lahan yang terhenti, sehingga pengerjaan normalisasi tidak bisa dilanjutkan.
Sebagai gantinya, Anies mengusung konsep naturalisasi, yang lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan dengan memperbanyak ruang hijau di sekitar sungai. Namun, banyak pihak menilai bahwa program ini tidak berjalan sesuai ekspektasi karena minimnya eksekusi di lapangan.
Banjir yang terjadi saat ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh faktor lain seperti drainase yang buruk, sedimentasi sungai, serta permukiman padat di sekitar bantaran sungai.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat bahwa lebih dari 100 titik banjir tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Selain itu, luapan Sungai Ciliwung turut memperparah situasi di beberapa titik, memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Pemprov DKI Jakarta telah mengerahkan pompa air dan menyiapkan posko darurat bagi warga terdampak, namun belum cukup untuk mengatasi dampak luas dari banjir ini.
Sumber: jakartasatu.com
